Pertahankan Haknya, Akong Kartono Terkapar Di Kaki Bawahan Walikota Sibolga

Headline Kriminal

tobapos.co – Badannya yang kurus dan rapuh kini terkulai lemas dipembaringan Rumah Sakit Sibolga, Kartono pria uzur yang tinggal menanti hari, tadi pagi terkapar di kaki bawahan Walikota Sibolga, Jamaluddin Pohan.

Tak tanggung-tanggung, demi mempertahankan haknya, kekuatan penuh tetap dihalau akong/kakek tua 85 tahun itu. Alhasil, jarum impus bersarang di kulit tuanya.

Foto: Kartono terbaring lemas di rumah sakit dengan tangan dijarum impus//

Kondisi mencekam itu terjadi pada Kamis (4/8/2022), pagi. Tiba-tiba sekelompok Satpol PP Kota Sibolga dan rombongan lainnya memasuki areal tangkahan UD Budi Jaya di Jalan KH Ahmad Dahlan Sibolga dengan alasan mengukur kekuatan tanah disana.

Akong Kartono merasa yakin itu merupakan tanda ada yang tak beres, lalu berusaha mengahadapinya. Namun bukan sambutan layaknya seorang kakek tua diterimanya, tangan-tangan kekar dan suara menghardik keras membuatnya roboh terkualai di atas tanah.

Tak sampai disitu tekanan diterima Akong Kartono, sudah jatuh digencet pula. Tubuhnya yang tinggal tulang dibungkus kulit, nafasnya yang terengah – engah, kembali dipaksa disingkirkan, diolok-olok meski jelas bukan binatang.

Singkatnya, Akong Kartono harus dirawat intensif di Rumah Sakit, dari kepala mengeluarkan darah sehingga tubuhnya drastis semakin membutuhkan banyak asupan, lebih parah pikirannya juga tampak semakin tergoncang.

Baca Juga :   Tetap Dengan Prokes Ketat, Sentra Vaksinasi di Pendopo Sahabat Aksi Diminati Warga

Melihat apa yang dialami Akong Kartono, keluarga pun meradang. Darah siapa yang tak bergejolak melihat orangtuanya diperlakukan seperti itu, tak layak disebut manusiawi.

Upaya mencari keadilan pun dilakukan anak Kartono, dia bernama Sukino berusaha mendatangi Polres Sibolga. Itupun sempat tak mendapat respon cepat, Sukino diarahkan ke Polsek. Namun berkat kegigihan, barulah laporan pengaduan diterima sah dengan Nomor LP/B/168/VIII/2022/SPKT/POLRES SIBOLGA/POLDA SUMATERA UTARA.

Foto: Bukti laporan pengaduan korban//

Sekedar kilas balik, apa yang dialami Kartono dan keturunanya berawal dari Pemko Sibolga mendapat bantuan dana PEN dari Pemerintah Pusat sebesar Rp90 miliar lebih dan sekitar Rp22 miliar akan digunakan untuk proyek pembangunan Pasar Ikan Modern.

Ironinya, lokasi proyek tersebut dipilih tepat berada di lahan yang sudah berpuluh tahun dikuasai bahkan sebagian telah bersertifikat dengan nomor SHM 363 tertanggal 29 Oktober 2004 berarti sah milik Kartono/Sukino.

Sejarahnya, lahan yang berdiri tangkahan UD Budi Jaya itu awalnya milik Kartono yang diperoleh dari Ng Tjoei Joe melalui surat ganti rugi yang dikuatkan dengan SK Camat Tahun 1974, lalu berdasarkan surat pelepasan hak pada September 1995 beralih kepada Sukino merupakan anak Kartono luasnya sekitar 5 ribu meter persegi.

Baca Juga :   Dalam Waktu Dekat, Ariza Berharap Wartawan Jakarta Sudah Divaksin

Namun setelah kini dirasa penguasa disana bisa jadi untung besar, berbagai cara digunakan menyatakan lahan tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Sibolga. Sampai-sampai, gerombolan preman (Inisial IYN, EDA, KYAK, KMAL, MNTO, AGS, BYUNG JLE, BYUNG JBA Cs), seperti di zaman belum merdeka bermunculan berusaha menindas terang-terangan.

Padahal, begitu banyak bukti yang menyatakan jelas -jelas lahan tangkahan itu milik Budi Jaya (Kartono/Sukino), dan sebaliknya bukan aset Pemkot Sibolga.

Seperti yang ditegaskan Kuasa Hukum Kartono/Sukino, Pimpinan Law Firm DYA, DARMAWAN YUSUF SH., SE., M.Pd., M.H., CTLA., Med (foto-atas), bila Pemkot Sibolga merasa lahan dimaksud merupakan asetnya, silahkan Walikota melakukan gugatan ke pengadilan.

Adapun dasarnya, yang pertama bahwa tangkahan Budi Jaya awalnya merupakan laut. Kemudian ditimbun dengan tanah oleh Akong Kartono (reklamasi), sehingga layak menjadi tangkahan seperti sekarang ini.

Kemudian kedua, surat yang ditunjukkan pihak Pemkot Sibolga di depan Kasat Reskrim Polres Sibolga saat terjadi pertemuan kedua belah pihak (Pemko Sibolga dengan UD Budi Jaya). Surat perjanjian asli yang tertera dibuat 5 Juni 1980 itu, sama dengan yang ditunjukkan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan kepada sejumlah wartawan dalam konfrensi persnya, Senin (11/7/2022), disebut Walikota Sibolga Surat Perjanjian/Kontrak selama 25 tahun antara Buyung Nasution (Dirut PT Laut Indonesia Cabang Sibolga/UD Budi Jaya) dengan Walikotamadya Sibolga Baharuddin Siregar SH, tetapi anehnya surat tersebut terdapat coretan silang, yang diduga berarti surat itu tidak berlaku, atau mungkin salah.

Baca Juga :   Bos Toko Obat Solo Baru Masih Membantah Soal Info Jual Produk Asal LN Ilegal

Lalu ketiga, banyaknya Putusan Pengadilan yang dimenangkan UD Budi Jaya/ Sukino dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), atas lahan tangkahan tersebut, seperti “No. 26/Pdt. G/1995/ PN.SBG tertanggal 6 November 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Di Medan dengan No. 76/ Pdt/ 1997/PT. Mdn Tertanggal 26 Maret 1997, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara kasasi Perdata No. 856.K/Pdt/1998 Tertanggal 19 Oktober 1999 Dan Putusan Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik No.246. PK/Pdt/ 2002 tanggal 6 Oktober 2004.”

Ada lagi, ke empat, Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996, pada poin ke dua menyatakan : Pihak yang pertama melakukan reklamasi(Timbunan Tanah) dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.

Lalu Surat Rekomendasi DPRD Sibolga Nomor : 555/2046/2002 yang jelas – jelas merangkum bahwa lahan yang sampai saat ini menjadi tangkahan UD Budi Jaya itu dinilai jelas bukan aset Pemko Sibolga. (TP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *