Praktisi Hukum : Pejabat Publik Harusnya Menanggapi, Informasi di Media Bisa Dijadikan Bukti Permulaan (10)

Darmawan Yusuf SH., SE., M.Pd., M.H., CTLA., Med merupakan Pemimpin Law Firm Darmawan Yusuf & Associates (DYA), tak berhenti menyuarakan, seharusnya Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan mengedepankan hukum dari pada kekuasaan..

Continue Reading

BPKP Sumut Tanggapi Proyek Rp24 Miliar Pasar Ikan Modern Sibolga (8)

Seperti dalam menanggapi persoalan proyek pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga, bernilai Rp24 miliar, yang ramai menjadi perhatian publik juga bahan perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Sebab sejatinya Walikota sebagai Wakil Negara dalam menjaga melindungi masyarakatnya, namun malah diduga merampas hak warganya..

Continue Reading

Semoga “BTS” Sesi 2 Dari Sumut-Sibolga, Sutrisno Pangaribuan: Penegak Hukum Harus Proaktif, Korupsi Kejahatan Kemanusiaan.. Prioritas Harus Ditangani (7)

Konflik kepentingan kuat mendasari proyek bernilai Rp24 miliar pembangunan Pasar Ikan Modern berlokasi di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara? Kondisi tersebut tentunya besar memicu terjadinya dugaan korupsi, bisa dimulai penyelidikannya oleh pimpinan aparat penegak hukum Sumut dari kedekatan PT MSP sebagai pemenang tender, lanjut melakukan audit terhadap anggaran biaya terkhusus penimbunan..

Continue Reading

Konflik Kepentingan Dibalik Proyek Rp 24 Miliar Pasar Ikan Modern Sibolga? (6)

tobapos.co –  Semakin mengejutkan ketika lebih dalam menelusuri dugaan motif dibalik ganasnya perlakuan terhadap masyarakat awam, Kartono (86) dan keluarganya, terutama tempat usaha mereka. Dimana, dari awalnya merupakan permukaan air laut, kemudian langsung ditimbun (Kartono) dengan tanah, sehingga menjadi tangkahan dengan nama UD Budi Jaya, luasnya 5.665,25 m2, berada di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, […]

Continue Reading

Pengamat : Alergi Harus Dijauhkan.., Terkait Dugaan Korupsi Proyek Pasar Ikan Modern Sibolga Disampaikan Ke Kapolda Juga Kajati Sumut (4)

“Wartawan merupakan mitra yang memiliki kedudukan sesuai UU Pers. Sehingga sangat patut koordinasi yang baik dilakukan oleh penegak hukum,”
“Apalagi informasi atau konfirmasi yang diminta sangat diperlukan akan menjadi konsumsi publik,” jelasnya. Minggu (27/8/2023).

Continue Reading