tobapos.co – Dugaan korupsi di proyek Pasar Ikan Modern Sibolga semakin ramai menjadi bahan perbincangan publik, tak sedikit pula elemen masyarakat yang geram mendesak agar pimpinan aparat penegak hukum di Sumatera Utara segera membongkarnya, agar tidak menjadi bola liar, memantik tanggapan negatif yang semakin besar akan kinerja mereka.
Terkait dugaan korupsi besar-besaran di proyek dimaksud, juga kolusi maupun kolusi, belum lama ini dicoba informasikan melalui konfirmasi kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto SH MH melalui sambungan whatsaap, namun belum didapat jawaban hingga berita ini dimuat kembali, Senin (28/8/2023).
Akan kondisi yang ada, dicoba minta tanggapan dari Pengamat Hukum yang juga seorang Akademisi, Dr Redyanto Sidi SH, MH (foto-kiri atas). Ditanyakan, bagaimana seharusnya sikap pimpinan aparat penegak hukum yang ditugaskan Negara sehingga diberikan tanggungjawab juga wewenang untuk penindakan korupsi, menanggapi upaya wartawan memberikan informasi dalam bentuk konfirmasi terkait adanya dugaan korupsi ?
Pria akrab disapa Redy itu mengatakan, “Wartawan merupakan mitra yang memiliki kedudukan sesuai UU Pers. Sehingga sangat patut koordinasi yang baik dilakukan oleh penegak hukum,”
“Apalagi informasi atau konfirmasi yang diminta sangat diperlukan akan menjadi konsumsi publik,” jelasnya. Minggu (27/8/2023).
Sambung Redy, sosok bersahaja itu lagi, “Pada prinsipnya juga akan membantu penegakan hukum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka alergi harus dijauhkan dan sinergi sangat diharapkan,” tegasnya menutup perbincangan.
Baca juga..
Sebelumnya diberitakan, sebesar Rp22 miliar lebih nilai proyek Pasar Ikan Modern Kota Sibolga (Sumut), sarat dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dimulai dari perusahaan yang mengerjakan (Pemenang Tender/Penyedia Jasa), PT MSP diduga memiliki hubungan kedekatan khusus dengan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan.
Kemudian dugaan mark up (Penggelembungan Harga) maupun manipulasi biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek tersebut.
Ada lagi yang santer menjadi pertanyaan besar di masyarakat, bagaimana mungkin Walikota Jamaluddin Pohan bisa membangun proyek besar di tanah yang bukan merupakan aset Pemko Sibolga, tanpa ada alas hak, izin mendirikan bangunan lagi dan bahkan menyerobot hak masyarakat (Kartono/UD Budi Jaya)?
Sementara itu, Walikota Sibolga Jamaludiin Pohan yang hendak dikonfirmasi kembali, belum berhasil dan akan terus dicoba ulang. Kamis (24/8/2023).
Meski sebelumnya Jamaluddin Pohan mengaku tetap akan membangun proyek tersebut walau gugatannya tidak diterima Pengadilan Negeri Sibolga terhadap lahan UD Budi Jaya/Kartono. Parahnya, sudah diperintahkannya dihancurkan terlebih dahulu bangunan UD Budi Jaya dan dikuasai tanahnya.
Sekedar mengingatkan, sejak sekitar Juni 2022 bangunan tangkahan UD Budi Jaya diratakan dengan tanah, untuk lahannya dikuasai atas perintah Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan, dalihnya pembangunan proyek Pasar Ikan Modern di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.
Mirisnya, bukti yang digembar-gemborkan Jamauddin Pohan yang sewaktu mencalonkan Walikota Sibolga pada 2020 lalu kuat diusung Partai Nasdem itu, hanya selembar Surat Perjanjian tertera dibuat 5 Juni 1980 dan sudah tercoret tanda silang. Sehingga bisa diartikan, surat tersebut tidak berlaku, atau mungkin salah, dan sampai saat ini tak bisa ditunjukkan Jamaluddin Pohan surat yang tanpa coretan silang.
Sementara itu, Kartono (UD Budi Jaya), melalui Kuasa Hukumnya Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med (Pemimpin Law Firm DYA/Darmawan Yusuf Associates) menunjukkan banyak lagi bukti terkait kepemilikan tangkahan UD Budi Jaya tersebut, selain sertifikat SHM Nomor 363, Putusan Pengadilan yang dimenangkan UD Budi Jaya/ Sukino dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), atas lahan tangkahan tersebut, seperti “No. 26/Pdt. G/1995/ PN.SBG tertanggal 6 November 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Di Medan dengan No. 76/ Pdt/ 1997/PT. Mdn Tertanggal 26 Maret 1997, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara kasasi Perdata No. 856.K/Pdt/1998 Tertanggal 19 Oktober 1999 Dan Putusan Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik No.246. PK/Pdt/ 2002 tanggal 6 Oktober 2004.
Lalu didukung Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996, pada poin ke dua menyatakan : “Pihak yang pertama melakukan reklamasi(Timbunan Tanah) dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut”, dan itu merupakan pihak Kartono/Sukino (UD Budi Jaya).(MR/Bersambung)
1 thought on “Pengamat : Alergi Harus Dijauhkan.., Terkait Dugaan Korupsi Proyek Pasar Ikan Modern Sibolga Disampaikan Ke Kapolda Juga Kajati Sumut (4)”