tobapos.co – Desakan publik kepada pimpinan Polda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi terkait bagaimana sikapnya mengenai informasi dugaan korupsi pada proyek Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga yang dikonfirmasi wartawan mengalir melalui Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja.
Mantan Kasubdit Jahtanras Polda Sumut itu melalui sambungan seluler mengatakan, “Kalau memang ada dugaan tersebut (korupsi-red), nanti kita koordinasi dengan Polda Sumut, kalau memang ada.” ujarnya. Senin (28/8/2023).
Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, meski sebelumnya informasi yang sama melalui konfirmasi dilontarkan wartawan kepada pimpinan disana, Idianto SH MH, namun balasan belum juga didapat hingga berita ini kembali dimuat. Selasa (29/8/2023).
Di tempat terpisah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsisten sebagai corong masyarakat mengawal penegakan hukum khususnya kasus-kasus dugaan korupsi, Ketua Proletar, Ridwanto Simanjuntak yang juga dimintai tanggapannya mengatakan,
“Ini adalah dilema. Artinya, di satu sisi dibuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan juga dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, “Good Will” pemerintah untuk mengimplementasikan “Clean Goverment” sudah seperti angin lalu.” tegasnya.
Sambung pria yang sudah berulang kali melaporkan kasus dugaan korupsi di Sumut ke KPK itu lagi, “Tingkat keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi membuat para aktivis, kuli tinta, LSM harus mengelus dada. Karena apa yang kita harapkan hingga saat ini bagaikan jauh panggang dari api.” tutupnya.
Baca juga..
Bernilai Rp22 Miliar Lebih
Sebelumnya diberitakan, sebesar Rp22 miliar lebih nilai proyek Pasar Ikan Modern Kota Sibolga (Sumut), sarat dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dimulai dari perusahaan yang mengerjakan (Pemenang Tender/Penyedia Jasa), PT MSP diduga memiliki hubungan kedekatan khusus dengan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan.
Kemudian dugaan mark up (Penggelembungan Harga) maupun manipulasi biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek tersebut.
Ada lagi yang santer menjadi pertanyaan besar di masyarakat, bagaimana mungkin Walikota Jamaluddin Pohan bisa membangun proyek besar di tanah yang bukan merupakan aset Pemko Sibolga, tanpa ada alas hak, izin mendirikan bangunan lagi dan bahkan menyerobot hak masyarakat (Kartono/UD Budi Jaya)?
Walikota Sibolga Jamaludiin Pohan yang hendak dikonfirmasi kembali, belum berhasil dan akan terus dicoba ulang.
Meski sebelumnya Jamaluddin Pohan mengatakan, tetap akan membangun proyek tersebut walau gugatannya tidak diterima Pengadilan Negeri Sibolga terhadap lahan UD Budi Jaya/Kartono.
Parahnya, sudah diperintahkan Jamaluddin Pohan dihancurkan terlebih dahulu bangunan UD Budi Jaya dan dikuasai tanahnya.
Sekedar mengingatkan, sejak sekitar Juni 2022 bangunan tangkahan UD Budi Jaya diratakan dengan tanah, untuk lahannya dikuasai atas perintah Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan, dalihnya pembangunan proyek Pasar Ikan Modern di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.
Mirisnya, bukti yang digembar-gemborkan Jamauddin Pohan yang sewaktu mencalonkan Walikota Sibolga pada 2020 lalu kuat diusung Partai Nasdem itu, hanya selembar Surat Perjanjian tertera dibuat 5 Juni 1980 dan sudah tercoret tanda silang. Sehingga bisa diartikan, surat tersebut tidak berlaku, atau mungkin salah, dan sampai saat ini tak bisa ditunjukkan Jamaluddin Pohan surat yang tanpa coretan silang.

Kartono (UD Budi Jaya), melalui Kuasa Hukumnya Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med (Pemimpin Law Firm DYA/Darmawan Yusuf Associates) menunjukkan banyak lagi bukti terkait kepemilikan tangkahan UD Budi Jaya tersebut, selain sertifikat SHM Nomor 363, Putusan Pengadilan yang dimenangkan UD Budi Jaya/ Sukino dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), atas lahan tangkahan tersebut, seperti “No. 26/Pdt. G/1995/ PN.SBG tertanggal 6 November 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Di Medan dengan No. 76/ Pdt/ 1997/PT. Mdn Tertanggal 26 Maret 1997, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara kasasi Perdata No. 856.K/Pdt/1998 Tertanggal 19 Oktober 1999 Dan Putusan Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik No.246. PK/Pdt/ 2002 tanggal 6 Oktober 2004.

Lalu didukung Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996, pada poin ke dua menyatakan : “Pihak yang pertama melakukan reklamasi(Timbunan Tanah) dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut”, dan itu merupakan pihak Kartono/Sukino (UD Budi Jaya). (MR/Bersambung/foto-int)
1 thought on “Kapolres Sibolga Tanggapi Dugaan Korupsi Proyek Pasar Ikan Modern (5)”