tobapos.co – Ribuan massa aksi memadati kawasan DPR/MPR RI Jakarta untuk memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2022. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) yang tergabung sebagai anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) turut hadir dalam aksi tersebut.
“Persoalan hidup kaum tani, kaum buruh dan kaum miskin kota memiliki akar masalah yang sama. Kami merupakan korban dari para pemilik modal yang terus menerus mengakumulasi modal. Bila kaum tani dirampas sawahnya, buruh diperas keringat dan upahnya, maka kami kaum miskin kota disingkirkan hak-hak hidupnya. Perjuangan hari ini adalah perjuangan untuk memuntut hak kepada negara yang telah abai mengurus kehidupan rakyatnya,” ucap Seknas Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Dika Muhammad, Selasa (27/09/2022).
Menurut Dika, ada tiga problem pokok yang saat ini dihadapi oleh kaum tani Indonesia pertama, mereka yang tidak memiliki tanah atau lahan kemudian menjadi buruh tani menjual tenaga kepada para pemilik tanah dengan upah yang rendah. Kedua, mereka yang memiliki tanah dengan jumlah yang kecil –petani Indonesia rata-rata hanya memiliki lahan yang sempit rata-rata 0,5 – 2 ha. Dengan kondisi lahan demikian dan ditambah dengan minimnya modal pertanian serta teknologi yang tidak menunjang, tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Dan yang terakhir, mayoritas kepemilikan lahan dikuasai oleh koorporasi. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang menyatakan dari pemberian lahan dan akses atas 42 juta hektar hutan hingga tahun 2017, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 95 persen untuk swasta, 4 persen untuk warga masyarakat, dan sisanya untuk kepentingan publik.
Selain itu, persoalan kaum tani juga dihadapkan dengan minimnya alokasi anggaran negara untuk membiayai alat dan teknologi pertanian yang berdampak pada rendahnya produktifitas hasil pertanian kaum tani disertai tidak adanya jaminan dari pemerintah terhadap hasil produksi pertanian.
“Untuk itu, SPRI mendukung penuh langkah dan perjuangan kaum tani Indonesia. Kita dihadapkan pada satu musuh bersama yang mesti kami lawan secara bersama yakni Kapitalisme, Neoliberalisme, dan Imprealisme. Dalam 8 tahun berkuasa, Jokowi telah gagal menjalankan reforma agraria sejati dan gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Jokowi lebih berpihak pada kepentingan oligarki dan anti terhadap rakyat,” tambahnya.
Dalam aksi HTN tersebut, SPRI menyerukan kepada seluruh kaumm tani dan rakyat Indonesia untuk terus bergerak dan mendesak Jokowi:
1. Penyelesaian sengketa Agraria secara adil dan mengembalikan tanah milik petani, mengusut dan mengadili pelanggar HAM yang telah membunuh petani dan merampah hak hidup petani. Dan memberi kebebasan bagi petani untuk membentuk organisasinya sendiri, secara mandiri.
2. Segera hentikan semua paket liberalisasi disektor pertanian; mulai dari liberalisasi terhadap penguasaan sumber-sumber daya alam seperti air dan tanah, liberalisasi perdagangan produk-produk pertanian dan liberaliasi terhadap sektor-sektor industri yang mendukung pertanian seperti: industri gas dan pupuk.
3. Negara harus bertanggung jawab untuk melindungi pertanian nasional, dengan memberikan berbagai macam bentuk insentif, subsidi, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertanian nasional, meningkatkan pengetahuan, teknik dan alat-alat pertanian sehingga tercipta produktifitas dan efisiensi. (TP 2)
