tobapos.co- Polemik status Gang Kasih di Jalan Pelajar Timur, Kelurahan Binjei, Kecamatan Medan Denai, terus bergulir pasca sosialisasi yang digelar pada 17 April lalu. Warga yang hadir dalam acara tersebut mengaku kecewa karena tak mendapat kejelasan soal status gang sebagai aset milik Pemko Medan, dan menduga adanya manipulasi data oleh aparat kelurahan.
Menanggapi hal itu, Lurah Binjei Rizka Kharunisa Lubis memberikan klarifikasi saat diwawancarai wartawan melalui pesan WhatsApp pada Jumat (18/4/2025). Ia mengaku bahwa undangan yang dikirimkan kepada warga hanyalah untuk sosialisasi mengenai status Gang Kasih sebagai fasilitas umum, bukan untuk memastikan status hukum gang tersebut sebagai aset daerah.
“Kami dari kelurahan membantah berpihak kepada pihak pengembang Puri Nabawi maupun pemilik rumah kos-kosan. Kami juga tidak memanipulasi data karena data bukan berasal dari kelurahan, tapi dari Dinas SDABMBK,” ujar Rizka.
Rizka juga menyebut bahwa dirinya baru enam bulan menjabat sebagai lurah di Kelurahan Binjei, sehingga tidak mengetahui detail terkait proyek pembangunan yang sedang disorot warga, termasuk izin mendirikan bangunan (IMB) yang disebut hanya untuk tujuh unit, namun diduga berdiri sebanyak 58 unit bangunan.
Selain itu, warga juga menyoroti keberadaan rumah kos-kosan yang menyerupai hotel. Dalam rapat sosialisasi, warga bernama Sahta Rambe bahkan meminta agar bangunan tersebut dievaluasi untuk ditingkatkan izinnya menjadi perhotelan.
Namun saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan proses hukum atas klaim status gang yang belum jelas, Rizka tetap bersikeras bahwa Gang Kasih adalah aset Pemko Medan. “Datanya ada di Dinas SDABMBK, jadi tak perlu dibawa ke ranah hukum,” ujarnya, meski tak menunjukkan bukti dokumen atau salinan data yang dimaksud.
Sikap Rizka ini justru membuat warga semakin curiga. Sebab sebelumnya, beredar Nota Dinas dari Kepala UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase yang menyatakan bahwa status Gang Kasih di Jalan Pelajar Timur belum bisa dipastikan sebagai aset Pemko Medan.
Situasi ini menambah ketegangan antara warga dan pihak kelurahan. Warga berharap Wali Kota Medan segera turun tangan untuk melakukan audit dan klarifikasi menyeluruh, agar tidak terjadi konflik berkepanjangan di masyarakat.
Warga Siap Tempuh Jalur Hukum
Sementara pada rapat yang digelar puluhan warga yang hadir dalam acara tersebut mendesak Lurah Binjei, Rizka Kharunisa Lubis, untuk menunjukkan bukti valid bahwa Gang Kasih merupakan aset milik Pemko Medan.
Rapat tersebut turut dihadiri Babinkamtibmas dan Kasi Trantib Kecamatan Medan Denai. Namun suasana yang awalnya dimaksudkan untuk sosialisasi berubah menjadi tegang, saat warga menuntut kejelasan dan transparansi dari pihak kelurahan.
“Mana buktinya kalau Gang Kasih ini aset Pemko? Kami warga tahu persis sejarah gang ini. Jalan ini hasil dari swadaya kami sendiri,” ujar Sahta Rambe, yang pernyataannya diamini oleh warga lain seperti Hidayat dan P. Sinaga.
Menurut mereka, jalan tersebut terbentuk dari hasil gotong royong warga, termasuk dengan menghibahkan sebagian tanah pribadi demi kepentingan umum. “Kami bisa tunjukkan data dan bukti siapa saja yang menghibahkan lahannya untuk gang ini,” tegas Sahta.
Warga menyatakan keberatan atas klaim sepihak kelurahan yang menyebut Gang Kasih sebagai fasilitas umum milik Pemko tanpa bukti otentik. Mereka menilai tindakan ini sebagai bentuk manipulasi data yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Ini jelas manipulasi. Untuk tindak lanjutnya, kami semua warga sepakat untuk segera melaporkan dugaan ini ke pihak berwajib,” kata Sahta Rambe, Hidayat, dan P. Sinaga secara serentak.
Mereka menuntut transparansi dari pihak kelurahan dan Dinas SDABMBK terkait dasar klaim tersebut, dan berharap pihak kepolisian serta Wali Kota Medan turun tangan mengusut dugaan manipulasi status gang yang telah lama mereka perjuangkan secara swadaya.
Dalam waktu dekat, portal yang berbatasan antara gang kasih dan gang Sederhana segera dibangun tembok permanen, ungkap Sahta tegas.(MM)
