tobapos.co – Rapat Paripurna (Rapur) Interpelasi yang digelar DPRD DKI Jakarta hari ini, Selasa (28/9) akhirnya ditunda karena tidak mencapai Kuorum.
Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, rapat paripurna Interpelasi bukan terkait kuorum atau tidak. Namun lebih kepada menghargai hak anggota dewan lainnya.
Karena itu dia mengajak anggota Fraksi lain menghadiri paripurna Interpelasi yang akan kembali dijadwalkan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus). Di forum tersebut, kata Pras, anggota fraksi yang menolak maupun menerima pengajuan hak interpelasi dapat menyampaikan pandangannya.
“Sekarang kan minta pandangan dari teman saja. Saya mau dengar juga dong, bukan ambil keputusan. Boleh saja kan, nanti kita agendakan lagi,” kata dia usai Rapur Interpelasi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/09/2021).
Adanya Rapur Interpelasi itu, Pras melanjutkan sebagai ajang diskusi bagi seluruh wakil rakyat Kebon Sirih untuk menyamakan visi dan misi terkait tugas sebagai legislatif yaitu mengawasi eksekutif. Khususnya terkait adanya Laporan Hasil Keuangan atau LHP Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait perhelatan balap Mobil Formula E.
“Di sini letaknya. Ayo kita diskusi. Ayo kita debat, Jangan bermain diluar, ada waktunya, Jamnya dan Jadwalnya. Jadi harus adil . Nah ini ada usulan (hak interpelasi). Usulan kan harus kita terima. Ada usulan interpelasi dari dua fraksi. Saya menghargai mereka. Mereka juga harus menghargai kita,” paparnya
“Ini kan temuan LHP BPK yang kita teruskan sebagai hak anggota dewan. Kita tetap berusaha karena apa kita wakil rakyat mewakili rakyat. Kita menjaga uang rakyat, jangan dihindari,” lanjutnya.
Pras berharap anggota Fraksi lain yang menolak interpelasi termasuk Pemprov DKI tidak alergi dengan Interpelasi. Kata dia, wacana menggulirkan hak interpelasi tidak ada motif lain melainkan hanya meminta penjelasan dari Pemprov DKI terkait program yang berdampak luas kepada masyarakat yaitu ajang Formula E.
“Kita minta ke teman-teman semua, kita anggota dewan jaga aspirasi rakyat, keuangan rakyatnya, jangan zolim. Bahwa gubernur dipilih rakyat, kami juga dipilih rakyat. Kalau ada satu kesalahan terus saya ngikut terus ngekor sana ngekor sini, apa guna kita yang ada di DPRD sini,” pungkasnya. (TP 2)
