tobapos.co-Masalah buruknya kinerja managemant PT Perkebunan Sumut (PT PSU) Provinsi Sumatera Utara bukan problema baru.
Persoalan keuangan atau urusan dalam pengelolaan untung – rugi perusahaan milik Pemprovsu ini sudah lama terdengar, kata Senioran Politisi PDI Perjuangan Sumut Sutrisno Pangaribuan ketika diwawancarai wartawan, Senin (25/3/2024) saat menyambangi
kantor Gubernur Sumut menanggapi krusialnya managemant PT PSU.
Sutrisno Pangaribuan yang juga mantan Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 mengakui, bahwa carut-marutnya keuangan di perusahaan plat merah tersebut dsebut sudah berlarut adanya.
Diakui Sutrisno, sejak dirinya duduk sebagai wakil rakyat pada Komisi Pemerintahan (Komisi A) DPRD Sumut menyebut ada monitor buruknya managemant PT PSU.
Nah kini, muncul lagi masalah gaji karyawan PT PSU belum dibayar selama dua bulan hingga membuat sejumlah karyawan melakukan aksi demo di pintu masuk kantor Gubernur beberapa kali belum lama ini.
Menyikapi tuntutan karyawan pada aksi unjuk rasa dimaksud adalah gerakan spontanitas sebab rakyat kecil tak makan. Dimana rakyat kecil hanya minta untuk menutupi kebutuhan perut karyawan. Bukan buruh minta gaji dibayarkan supaya kaya seperti pejabat.
“Mereka itu rakyat kecil hanya menuntut makan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan keluarganya”, ujar Sutrisno Pangaribuan aktivis peduli rakyat miskin dan terzoilimi.
Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab terkait belum dibayarkan gaji karyawan PT PSU
Sebab PT PSU adalah miliknya Pemprov Sumut. Pj Gubernur Sumut Hassanudin diminta bertanggung jawab mencari solusinya dan menyelesaikan pembayaran gaji ribuan karyawan.
“Disarankan, supaya pejabat Pemprovsu terkait mampu mengatasi rakyatnya yang tertindas karena dampak dugaan korupsi mantan pejabat PT PSU silam.
“Gubernur sejatinya tidak membiarkan masyarakat Sumut sakit karena lapar”. Sebab pada fungsinya pimpinan daerah dinilai mampu menyelesaikan keluhan rakyat. Tidak malah membiarkan atau dibalut dengan kalimat klasik, yakni jabatan yang diemban cuma meneruskan.
Jika hanya ungkapan Pj Gubsu Hassanudin hanya bersabar, kalimat ini tak bisa melegakan hati rakyat yang kini keluarga itu kesulitan ekonomi hingga anaknya putus sekolah.
Sebaiknya sadar diri ajalah pak Gubernur, kalau tak mampu mengatasj problem perut rakyatnya yang mana gaji itu merupakan hak karyawan, mundur sajalah, cetus Sutrisno.
Seluruh pejabat, baik Biro Perekonomian, Sekda Provsu, Dewan Pengawas, Komisaris Utama, Plh Dirut PT PSU dan pihak terkait saatnya berkaca diri. Bila dampak ini terjadi pada ASN atau pejabat, diyakini ributnya mendunia, ungkap Sutrisno.
Bagaimana cara penyelesaiannya, Sutrisno menyebut, tentu perlu ada konsultasi serius dengan wakil Rakyat di DPRD Sumut.
Duduk bersamalah, diyakini Dewan mampu mengatasi persoalan pelik ini.
Boleh menyelesaikan pembayaran gaji dengan cara suntikan dana segar (Penyetaan Modal) dari Pemprovsu. Atau minta pejabat eselon II menyisihkan tunjangannya.
Barangkali, ini soal niat pejabat tersebut. Apalagi saat ini bulan suci ramadhan. Sebaiknya pejabat eselon berkenan membantu mengasihi rakyat.
“Cara itulah solusinya diyakini cepat selesai, ungkap Sutrisno peduli orang cilik tersebut”.
Menyinggung hasil produksi sawit dari seluas ribuan hektar. Apakah ada laporan tahunan dari managemant? Sutrisno juga turut mempertanyakan. Dikemanakan hasil sawit dan kenapa gaji karyawan tak bisa ditutupi. Padahal areal kebun sawit PT PSU seluas ribuan hektar, pihak terkait seharusnya berhak menelaah . “Adakah pihak perusahaan menyampaikan laporan keuangan setiap tahun? Ada apa dibalik managemant PT PSU.
Karena itu urusan dugaan pidana ini sudah selayaknya pihak berwajib turun tangan melakukan penyelidikan.
Polda Sumut dan Kejatisu diminta gerak cepat mengusut dugaan penyelewengan aliran dana produksi PT PSU, tegas Sutrisno.
“Kemana diselewengkan uang hasil produksi sawit selama ini? pungkas Sutrisno.
Sementara pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga berpendapat, bila Pemprovsu berharap konsultasi dengan Dewan, pihaknya setuju.
‘Kita mau diajak diskusi membahas kolapsnya keuangan perusahaan, tapi harus ada jaminan transfaran, ujar.
Zeira Salim Ritonga dari Fraksi PKB mengungkapkan kepada wartawan belum lama ini mengaku sangat kecewa. Sebab PT PSU dan Pemprovsu tak pernah terbuka soal keuangan perusahaan milik pemprov tersebut.
“Kami dari DPRD Sunut kesal, kenapa Gubernur tak pernah transfaran?. Setidaknya Pemprovsu berkenan minta pendapat Dewan. Bukan menutup-nutupi permasalahan keuangan PT PSU.
Silahkan jika Pemprovsu kembali menyuntikkan dana segar pada managemant PT PSU, tapi diminta ada jaminan keterbukaan. Dan pihak PT PSU berkewajiban menandatangani mampu mengelola perusahaan sampai berhasil berkontribusi ke kas daerah Pemprov Sumut, tukas Zeira.
Upaya wartawan konfirmasi ke Pj Dirut PT PSU Lies Handayani Siregar terkait harapan Pj Gubsu Hassanudin mampu menyelesaikan, sampai berita ini belum merespon.
Baik dihubungi langsung via nomor selulernya dan juga mengirimkan chat pertanyaan tentang langkah penyelesaian atau solusi yang berkembang ke Watshap sangat disayangkan tak berbalas. (MM)
