tobapos.co – Pemprov DKI Jakarta berencana menambah peserta Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas menjadi 1.500 sekolah. Ini dimulai Senin (27/09/2021) besok. Sebelumnya kegiatan belajar mengajar di sekolah diikuti 610 sekolah dari semua jenjang pendidikan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani meminta semua pihak terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) baik guru maupun tenaga pengajar termasuk orang tua siswa agar mematuhi dan menerapkan aturan dan ketentuan protokol kesehatan secara ketat.
Hal itu untuk mencegah terjadinya Kluster Sekolah pada kegiatan PTM di Jakarta.
“Kita harus terus waspada serta bersiap untuk lebih menjaga kondisi stamina serta berusaha patuh pada aturan yang ada agar pelaksanaan PTM bisa aman dan nyaman,” kata Rani, Minggu (26/09/2021).
Diketahui, Kemendikbud Ristek merilis data survei 25 klaster Covid-19 ditemukan di Jakarta yang berasal dari PTM.
Dalam data yang diunggah di situs sekolah.data.kemdikbud.go.id, berdasarkan data survei per 22 September 2021, terdapat 25 klaster Covid-19 dari 897 responden sekolah yang mengisi survei.
Dari 25 klaster tersebut, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan klaster terbanyak akibat PTM, yakni delapan klaster. Sementara itu, Jakarta Timur enam klaster, Jakarta Utara lima klaster, Jakarta Selatan lima klaster, dan satu klaster di Jakarta Pusat.
Total pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang tercatat positif Covid-19 mencapai 227 kasus. Sementara itu, siswa atau peserta didik yang terpapar dan berstatus positif Covid-19 ada 241 kasus.
Atas temuan Kemendikbud tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI sudah melakukan penelusuran terhadap sekolah yang mengikuti kegiatan PTM. Hasilnya, hanya 6 sekolah terdapat temuan kasus Covid-19. Menurut Disdik DKI, survei yang dilakukan oleh Kemendikbud itu merupakan survey periode Januari-September. Jadi tidak terkait kasus baru paska pelaksanaan PTM dimulai.
“Bagaimanapun pandemi ini mungkin memang tidak bisa dihindari. Kita berharap PTM di sekolah-sekolah yang baru akan melaksanakan, diberikan kelancaran dan ketertiban terutama dalam penerapan aturan prokes yang sudah ditetapkan,” tutup anggota Komisi E DPRD DKI tersebut. (TP 2)
