tobapos.co – Aktivitas ilegal kapal pukat trawl berskala besar tetap melakulan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka meski Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Jumat (16/7/2021).
Seperti mencari kesempatan dalam kesempitan, usai menangkap ikan secara besar-besaran yang dampaknya merugikan para nelayan tradisional, kapal pukat trawl yang dilarang oleh pemerintah itu tiap harinya bersandar di Pelabuhan TPI Gabion Belawan dan melakukan bongkar muat.
Ketua DPD Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Kota Medan Rahman Gafiqi SH mengatakan, aktivitas kapal-kapal pukat trawl berskala besar mulai dari 20 GT hingga 180 GT terus melakukan penangkapan ikan setiap hari. Seolah-olah kebal hukum sehingga menjadi momok bagi para nelayan tradisional, apalagi sebagian besar kapal pukat trawl tersebut diduga tidak memiliki dokumen.
“Kapal-kapal pukat trawl tiap harinya bebas menangkap ikan di perairan Selat Malaka tanpa ada tindakan serius dari instansi terkait. Ironinya lagi, kapal-kapal pukat trawl itu melakukan bongkar muat dan di pelabuhan perikanan milik pemerintah,” jelas Rahman.
Satu-satunya aktivis yang dinilai lebih peduli dengan keluhan para nelayan di pesisir Medan Utara ini menambahkan, seharusnya pelabuhan perikanan digunakan untuk pemanfaatan bagi para nelayan tradisional untuk melakukan jual beli hasil tangkapan laut. Namun anehnya kini pelabuhan didominasi oleh kapal-kapal pukat trawl yang dilarang oleh Undang Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan.
“Saya meminta agar instansi terkait lebih peduli dengan keluhan para nelayan tradisional dan menindak tegas aktivitas kapal-kapal pukat trawl. Selama ini saya menilai instansi terkait terkesan ‘tutup mata’ dengan keberadaan kapal-kapal pukat trawl,” pinta Rahman.
Tambah Rahman, para mahasiswa yang peduli dengan nasib nelayan tradisional akan melakukan kembali aksi demo menuntut pemberantasan aktivitas kapal pukat trawl.(Her)
