DPP Prabu Meminta Diganti Bila Tak Mampu..
tobapos.co – Masyarakat dari berbagai kalangan mendesak Polda Sumatera Utara melalui Ditreskrimum mengambil alih pemberantasan maraknya segala jenis perjudian di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rabu (30/10/2024).
Pasalnya, sampai detik ini, Polres Tanah Karo dan jajaran polsek-polsek di bawahnya terkesan belum mampu melakukan penindakan tuntas.
“Terdengar hanya sebatas pemain dan kaki tangan bandar judi bekerja di lapangan yang diamankan (Polres Tanah Karo), itu pun tebang pilih, sedangkan bandar maupun bos di belakangnya seperti tak tersentuh,” kata Sudianto S dari Forum Masyarakat Anti Judi dan Mafia Hukum Sumatera Utara.
Sambungnya, “Melalui rekan-rekan media, kita mendesak Polda Sumut mengambil alih pemberantasan perjudian yang marak di Kabupaten Karo, kita mendesak efek jera diberikan dalam penindakan aktivitas judi yang semakin terang-terangan di Tanah Karo Simalem,”
Baca juga..
“Tetap kepada para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa dan ormas bersatu menentang dugaan pembiaran maraknya perjudian di Karo, Pemda Karo jangan tutup mata, diduga ada kepentingan besar di balik ini semua, jangan terima setoran dari bandar judi,”
“Kepada Bapak Kapolda Irjen Whisnu Hermawan Februanto, terus ingatkan anggota Bapak supaya profesional bekerja, kepercayaan masyarakat dipertaruhkan terhadap institusi penegak hukum Polri. Perjudian jelas-jelas melanggar hukum, kenapa bisa merajalela, jangan masyarakat yang gak pakai helm cepat-cepat ditilang, sedangkan kriminal yang lebih parah malah seolah main mata,” jelasnya.
Sebagai tambahan informasi didapat, saat ini hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Karo semakin subur lokasi-lokasi perjudian beroperasi, semua bandar -bandar judi seolah dipersilahkan membuka lokasi judi asalkan memberikan “siraman”.
Jenis judinya seperti dadu, togel/tebak angka, judi online, hingga judi mesin modus ketangkasan.
Ironinya, menjelang Pilkada serentak, semua unsur pemerintahan, masyarakat dan tokoh-tokoh sedang bersinergi mensukseskan pesta demokrasi, menjaga Kamtibmas tetap aman dan nyaman, namun sebaliknya aktivitas perjudian yang menjamur.
Di tempat terpisah, DPP Prabu, relawan pemenangan Prabowo -Gibran melalui Marjudin menegaskan, Kapolda Sumut jangan tutup mata, informasi yang disampaikan masyarakat haruslah menjadi atensi untuk diprioritaskan, apalagi sudah sangat meresahkan, kita mendukung adanya sanksi tegas kepada bawahan yang tak mampu bekerja, bila perlu diganti dengan yang berkomitmen, katanya.
Dalam beberapa kesempatan ke depan, DPP Prabu berjanji akan menyampaikan kondisi yang dialami masyarakat di Tanah Karo kepada Presiden atau pun Kapolri.
Di tempat terpisah, Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto yang dicoba konfirmasi belum juga memberikan jawaban, sehingga ke tingkat Polda Sumut segera dilanjutkan. (TP/Bersambung)