tobapos.co – Forum Wartawan Kejati (FORWAKA) Sumut apresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun sinergitas dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) aset negara.
Hal itu disampaikan Ketua FORWAKA Sumut Felix Sidabutar SH (foto-kiri), kepada wartawan, Kamis (26/6/2020), melihat sejauh ini kedua lembaga hukum itu dinilai kurang apik dalam kerjasama.
Untuk itu, ujar Felix yang juga pengamat kinerja lembaga adiyaksa tersebut mengatakan, dirinya apresiasi dan siap membantu kebijakan lembaga ini membangun sinergitas.
“Kita selaku komunitas wartawan Kejatisu salut atas terjalinnya perjanjian kerja sama dimaksud. Kedepan tugas wartawan sebagai pemantau akan lebih serius menyampaikan informasi terkait tindak lanjut perjanjian tersebut,” ujar Felix.
Sebelumnya diberitakan KPK dan Kejatisu menggelar video conference (Vidcon) membangun sinergitas antar lembaga dengan dihadiri seluruh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari se – Sumut, Kamis (25/6/2020).
Terpisah, KPK di Jakarta, sedangkan Kejatisu di aula Kejatisu, Jalan Pangkalan Mansyur Medan, KPK diwakili Satgas Wilayah I Pencegahan KPK, Maruli Tua Manurung, sedangkan dari Kejati dihadiri Wakil Kajati Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumut Mangasi Situmeang.
Pertemuan dalam ‘vidcon’ itu merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama KPK dan JAM Datun Kejagung tentang penyelamatan aset dan penerimaan negara yang digelar di Jakarta 14 April 2020 lalu yang ditandatangani Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan KPK dan Ferry Wibisono selaku JAM Datun Kejagung.
“Hari ini kita merealisasikan perjanjian kerjasama antara KPK dan Kejagung di tingkat lokal, dalam hal ini dengan jajaran Kejari se Kejati terkait penyelamatan aset yang tersebar di masing-masing Kejari dalam wilayah hukum Kejati Sumut,” kata Kasatgas Wilayah I Pencegahan KPK Maruli Tua Manurung dalam percakapan melalui telepon seluler.
Maruli dalam vidcon itu meminta Kejari se Sumut menginventarisasi aset-aset daerah yang dikuasai pihak swasta atau yayasan tertentu. Dan melakukan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah setempat.
Pertemuan melalui vidcon hari itu, sebut Maruli untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya koordinasi dalam upaya penyelamatan aset negara. Salah satu upaya itu melakukan deteksi dan identifikasi terhadap semua aset yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak berhak.
Dalam upaya pemulihan aset, Maruli meminta Kejaksaan dapat menggunakan instrumen penegakan hukum pidana, perdata dan administratif, dengan demikian tidak selalu harus menggunakan instrument pidana.
Sementara itu, Asdatun Kejatisu Mangasi Situmeang menambahkan pengembalian aset merupakan unsur penting yang tidak dapat dilupakan dalam penegakan hukum, sehingga kekayaan negara dapat digunakan untuk pembangunan dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Mangasi Situmeang mendukung kerjasama antara KPK dan Kejaksaan dalam penataan dan pengembalian aset yang selama ini masih dikuasai pihak lain.
Dia mengatakan bahwa Kejaksaan dan KPK tidak ingin melihat ada pihak-pihak di Pemprovsu maupun Pemda se Sumut, BUMD, BUMN, dan institusi lainnya, yang mengambil kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
“Kami tidak mentolerir adanya kecurangan dalam langkah-langkah penyelamatan dan penataan aset. Dibutuhkan kerja sama dan jaringan informasi dalam mendukung kecepatan penelusuran aset. Nah, ini yang sedang kita kembangkan yaitu bagaimana membangun sinergi dengan pemangku kepentingan terkait termasuk Pemerintah Daerah,” tutup Maruli dan Mangasi saat pertemuan vidcon saat itu.(MM)
