tobapos.co- Meminimalisir anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024 mendatang ada analisa dan strategi yang harus difokuskan.
Kekuatan politik itu yang pertama hindari politik Identitas dan kedua cukup dua poros pada Pilpres mendatang.
Politik identitas sangat mengganggu kenyamanan di pesta demokrasi. Sebagaimana penjelasan KH Muhammad Hambali dalam tausiahnya pada konferensi pers Dulur Ganjar Pranowo (DGP) Sumatera Utara, yang digelar di ruang Ahmad Yani, Le Polonia Hotel, Jalan Jenderal sudirman, Medan, Jumat (21/10/2022).
Pesan Hambali mengingatkan pada Pemilu 2019 lalu, politik identitas telah mengganggu keberagaman, persaudaraan, dan sebagainya, karena hakekat wawasan kebangsaan itu sendiri, spiritnya adalah, kalau di Islam namanya, wasyabiah bersyariah.
“Pelihara persatuan sesama antar umat seagama, persatuan bersama umat beragama. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dengan spirit pendiri Nahdatul Ulama, Mbah Hasyim Ashari, kita harus tetap mencintai NKRI dan sesama,” tutur Kyai Hambali.
Penting diketahui, sebut Hambali menambahkan, kokohnya ketahanan bangsa ada empat pilar, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD 1945.
Faktanya keempat pilar itu, sampai saat ini mampu mempersatukan bangsa ini, ujarnya.
Untuk itu, pesan Kyai Hambali menegaskan, pada Pemilu 2024 nanti, politik identitas harus ditinggalkan dan lawan, karena tidak bermamnfaat di negara Indonesia yang berkemajemukan.
Menambahkan kekuatan politik pada Pilpres 2024 nanti, Pembina DPP DGP Sutrisno Pangaribuan punya analisa yaitu cukuplah dua poros kekuatan politik yang akan ikut dalam kontestasi.
Alasannya, kata Sutrisno Pangaribuan menawarkan, di tengah situasi dan kondisi ekonomi dunia maupun nasional yang sulit ini, Pilpres dengan dua poros, akan mengurangi beban anggaran.
Kondisi kita saat ini terjadi akibat banyak anggaran negara terkuras disebabkan wabah pandemi Covid-19. Belum usai pemulihan itu, perang Rusia-Ukraina mengancam energi dan pangan negara-negara Eropa.
Namun berkat kerja keras Presiden Jokowi, mudah-mudahan, ekonomi kita berada dalam posisi yang masih baik. Dan kita harus menjaga itu dengan upaya meminimalisir anggaran pesta demokrasi ini dengan mensosialisasikan dua poros,” terang Sutrisno
Teori dua poros itu, sebut Sutrisno menjelaskan, pertama adalah PDI Perjuangan akan bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, sebagai poros satu akan berkompetisi dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB, bersama Partai Nasdem, yang saat ini telah mengusulkan Anies sebagai Capresnya. Dan KIR bersama Nasdem.
Teori kedua, PDI Perjuangan bersama KIR akan membentuk satu poros. Dan KIB bersama Nasdem akan membentuk poros kedua. “Jadi analisanya tetap dua poros. Diperkirakan partai yang berkompetisi nantinya maksimal tujuh partai, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PAN, PKB, Gerindra, dan PKS,” urai Sutrisno.
Menyinggung siapa Capres yang digadang-gadang maju, menurut Sutrisno, DGP akan memperjuangkan Ganjar Pranowo menjadi Calon Presiden RI 2024-2029. Kriteriannya Ganjar Pranowo nyata mempedomani Tri Sakti yang telah ditegaskan Presiden pertama RI Bung Karno.
Beliau berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan budaya bangsa.
Pengikut sejarah itu adalah Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi tetap mempedomani semangat bung Karno.
Kepemimpinan Jokowi nyata, ia berani, dan tegas. Buktinya Presiden Joko Widodo mampu bertindak mengambil-alih semua potensi sumber daya alam yang dikuasai pihak asing selama rezim Orde Baru berkuasa.Begitu juga sepuluh tahun rezim SBY berkuasa pasca reformas, kata Sutrisno lagi.
12 Cawapres
Dua belas nama Calon Wakil Presiden (Cawapres) muncul setelah Capres Ganjar Pranowo diusulkan. Berdasarkan hasil survey Sutrisno Pangaribuan yang juga Pembina DGP menyebutkan, ada beberapa nama yang muncul sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.
Keduabelas nama itu yakni, Erick Thohir, yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN. Kedua, Harry Iswanto Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo. Ketiga, Sandiaga Salahuddin Uno, saat ini sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Keempat, Chairul Tanjung, pengusaha yang juga pendiri CT Coorporation. Kelima, Ridwan Kamil, saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat. Keenam, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dan juga saat ini sebagai Menko Perekoniman.
Ketujuh, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem dan juga pemilik Metro Grup. Kedelapan, Khofifah Indar Parawansa, saat ini menjabat Gubernur Jawa Timur. Kesembilan, Mardiono, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.
Kesepuluh, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang juga saat ini sebagai Menteri Perdagangan. Kesebelas, Jenderal TNI Dudung Abdurahman, saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Dan keduabelas, Letjen (Purn). Edy Rahmayadi, saat ini menjabat Gubernur Sumatera Utara.
Nama-nama ini akan kita sampaikan ke DGP untuk selanjutnya akan disaring lagi. Kemudian hal yang sama juga akan dilakukan DGP di daerah-daerah lain di Indonesia. Ke depannya, dijadwalkan akan dilakukan di Jawa Barat,” terang Sutrisno yang juga mantan Staf Ahli DPRD Sumut itu. MM
