Dilema Belajar Tatap Muka Belum Diizinkan, Kadis Kominfo Sumut Yakin Gubsu Peduli Kualitas Pendidikan

Headline Pemerintahan

tobapos.co – Memang dilematis antara kebutuhan kualitas pendidikan ditengah-tengah masyarakat dengan penegasan Peraturan Pemerintah dalam kebersamaan memerangi wabah virus Covid -19.

Di satu sisi ada kebenaran pengajuan permohonan pihak masyarakat meminta supaya pemerintah memberi izin masuk sekolah dengan tatap muka. 

Harapan ini demi tuntutan kualitas pendidikan. Disebabkan akhir -akhir  ini kualitas belajar anak -anak menurun meski belajar secara daring. Tentunya terkait nasib anak-anak yang sudah hampir satu tahun tidak mengikuti proses belajar -mengajar secara tatap muka. 

Sedangkan jauh sebelumnya, pemerintah telah membuat keputusan belum memberi izin untuk belajar tatap muka disebabkan penularan virus Covid-19 hingga saat ini masih ditingkat mengkhawatirkan.

Sebagaimana kebijakan Satgas Covid- 19 pada  pemerintahan Provinsi Sumut menegaskan bahwa pelaksanaan belajar tatap muka belum memberikan izin.

Penegasan ini ‘dishare’ Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar (foto) melalui whatsapp yang tergabung di grub wartawan, Minggu, (17/1/2021). 

Penjelasan Irman Oemar menguraikan guna memutus mata rantai penularan wabah virus covid -19, Pemprovsu belum ada memberi izin bersekolah tetap muka di sejumlah daerah Kabupaten- Kota se-Sumateta Utara. 

Bahkan di Indonesia penerapan peraturan ini berlaku. Diantaranya seperti Provinsi Riau, Provinsi Jabar dan Provinsi DKI, jelas Irman. 

Untuk Sumut lanjut Irman Oemar menambahkan, bahwa perkembangan Covid sesuai masukan tim ahli dari dokter anak, psikolog, dan dokter -dokter ahli maupun guru besar pendidikan belum diperkenankan pdmbelajaran tatap muka, silahkan tetap daring seperti selama ini. 

Jika ada daerah yang ingin membuka PTM, terlebih dahulu meminta izin, selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan para ahli dan setelah izin diberikan, baru boleh dilaksanakan.

Jika izin tidak diberikan, bagi yang melanggar dapat dijatuhkan sanksi perdata dan pidana.

Penegasan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi  selaku Ketua Satgas melakukannya dengan mempedomani edaran dari Menteri Pendidikan serta melihat kondisi yang ada.

Khawatir jika sekolah dibuka akan menjadi “cluster baru” penyebaran Covid 19, seperti terjadi di Jepang, Korea dan beberapa daerah di Indonesia. 

” Gubsu sayang dan peduli degan kualitas pendidikan dan juga moralitas. Tapi beliau lebih peduli terhadap kesehatan guru, murid dan orang tua jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan,” tegas Irman.

Menyinggung adanya pemberitaan yang terkesan tendesius, sehubungan dengan munculnya berita, ada ulama mengaku seolah -olah mendapat perlakuan dan kata -kata kasar dari Gubsu Edy Rahmayadi ketika mereka memperkuat permohonan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Madina, Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar menyebutkan dirinya ketika itu tidak mengetahui dialog antara ulama dengan Gubsu.  Karena tidak mendampingi Gubsu di lokasi. 

Namun demikian,  sebut  Irman meyakinkan,  bahwa Gubsu Edy Rahmayadi tidak bermaksud untuk tidak hormat.  Melainkan substansinya memberi keyakinan bahwa  pdmbelajaran tatap muka  belum diizinkan.

“Yakinlah,  Bapak Gubernur tidak berniat mendiskreditkan pihak manapun, apalagi ulama maupun tokoh agama. Jadi semua pihak janganlah berprasangka lain. Hanya substansinya harus demikian mengingat perkembangan Covid belum terukur kapan berakhir,”  ujarnya. 

Sementara Kadis Pendidikan Pemprovsu,  Larso Marbun ketika dihubungi kru media ini menyebutkan penegasan peraturan itu sudah lama. Katanya, Pemprov Sumut jauh sebelumnya sudah melarang melaksanakan Belajar tatap muka. 

“Pemprovsu belum memberikan izin pembelajaran tatap muka, itu saja,” ungkap Larso singkat. (MM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *