Diduga Korban Permainan Mafia Tanah, Walikota Medan Janji Tampung Aspirasi Pemilik Lahan & Petani

Headline Kriminal

tobapos.co – Wali Kota Medan Bobby Nasution SE MM melalui Kabid Humas Pemko Medan Arrahman Pane menerima kedatangan unjukrasa puluhan warga Jalan Ikadin dan warga Jalan Abdul Hakim Pasar I Kampung Susuk, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan yang melakukan aksi damai.

Kedatangan massa terkait lahan yang sudah sejak tahun 1979 mereka jadikan tempat bercocok tanam, luasnya sekitar 30 hektar lebih.

Arrahman saat tersebut, pada Senin, (28/6/2021), berjanji menampung aspirasi para pemilik lahan dan akan menyampaikan persoalan ini kepada Walikota Medan Bobby Nasution sesuai surat dan data berkas yang dimiliki pemilik lahan.

“Kami akan menyampaikan hal amanah dalam aksi damai ini, karena Pak Bobby ada tugas lapangan,” tutur Arahman.

Kepada Arrahman, Kordinator Lapangan aksi tersebut, H. Silitonga yang merupakan Kolonel Purnawirawan dari TNI AD mengungkapkan, pemilik lahan sah menurut Surat Hak Milik Bersertifikat BPN dan sudah dicek lapangan bersama pihak BPN dan dari Poldasu.

H. Silitonga (kiri) saat menjelaskan kepada Arrahman Pane sebagai perwakilan dari Bobby Nasution//

“Lahan saya sudah saya jual, ini letak denah peta tapal batas lahan yang sudah ditembok oleh Chun Fuc/PT JIP ini, kami sudah bertemu untuk mediasi, namun tidak ada titik terang, buntu, atau gagal mengadakan kesepakatan. Bila hal ini gagal juga, tak ada penyelesaian dari Pemko Medan ini usai kami laporkan, maka kami akan melaporkan ke Pusat dalam skala Nasional,”

“Harapan kami Bapak Bobby mampu menyelesaikan persoalan pemilik lahan dan para petani. Sebab lahan tani kami ini merupakan lahan satu hamparan yang sangat luas, karna sebelumnya satu-satunya merupakan lahan ketahanan pangan di Kota Medan yang patut kita syukuri kepada Tuhan, mau diserobot secara gratis oleh mafia tanah, maka kami sangat mendukung program Bapak Jokowi memberangus mafia tanah khususnya di Kota Medan ini,” ungkap Silitonga.

Sebelumnya

Semua warga korban lahannya yang ditembok sejak sekitar dua tahun terakhir, berorasi bersama Dedi Priyatna menyuarakan kepedihan hati, dua tahun menjerit tak bisa menafkahi keluarga dan pemlik lahan pun mengirim Surat ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan terkait pendirian tembok diduga oleh para mafia tanah.

Diselidiki warga, ternyata Chun Fuc/PT JIP diduga tidak memiliki izin pembangunan di lahan itu dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan. Pendirian tembok sesuai Surat Balasan pihak PKP2R Pemko Medan, ternyata tidak ada pula niat untuk membongkar tembok pembatas beton tersebut, meski menghambat akses masuk ke lahan pertanian masyarakat yang luasnya 2,5 hektar. Naifnya, pihak berwenang tidak berani membongkar, walaupun tahu (tembok) tidak ada izin. “Hal ini patut kami curigai?” ungkap Silitonga didampingi Ir Mangarimpun Parhusip turut menegaskan peta bidang tapal batas lahan.

Penasehat Hukum

Menurut Penasehat Hukum para pemilik lahan, Sujed Edward Simanjuntak SH MH menjelaskan, “Lahan pemilik yang ditembok Chun Fuc/PT JIP tidak ada legalitas standing hukum, maka kami sudah laporkan duduk perkara tindak pidananya di Poldasu, sayangnya masih tingkat ‘SIDIK’ Laporan (LP) di Polda Sumatera Utara Nomor: STTLP/1633/VIII/ SUMUT/SPKT/ “I” Tanggal 30 Agustus 2020.

“Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 385, Pasal 6 ayat 1 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 51 Tahun 1960. Pelaku pembuat tembok diduga terlapor yakni Chun Fuc u/an PT JIP?,” ungkap Sujed Edward Simanjuntak, menambahi, sehubungan rujukan itu, Poldasu telah memanggil Betsy Tarigan yang menjelaskan.

“Guna penyelidikan, Kompol M Hasan By dan TIM 17 Maret 2021 Ruang Unit IV Lt I Subdit II Harda-Bangtah Kantor Direskrimum Polda Sumut dan penyidik pembantu Aiptu Ipda Jimmi E Depari, Aiptu Meianto Samosir terkait Surat Sertifikat Hak Milik No 509, 510, 511, 512, 513, 514, 514, 515 terbit Tahun 1982 dan SHM BPN lainnya adalah SAH dan sudah dikirim surat ke Dirjen Tata Ruang-Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN RI di Jakarta juga kepada Kakanwil ATR/BPN Propinsi Sumatera Utara didampingi Kompol Hasan By dan Tim sudah melakukan Check kebenaran Surat tersebut,” jelas Betsy. Namun, sambungnya, kasus ini sudah hampir 2 (dua) tahun masih jalan di tempat, lamban, artinya belum tuntas proses hukumnya sehingga petani terlunta-lunta nasibnya tak bisa mengerjakan sawah ladang lagi,” tutur Sujed Penasihat Hukum Warga pemilik lahan.

Akhirnya Arrahman Pane mewakili Walikota Medan Bobby Nasution menegaskan, “Kami siap menampung aspirasi Bapak, Ibu sebagai Pemilik Lahan dan para Petani yang sudah bersusah payah menghadapi masalah ini sebagai korban. Tentunya sudah dirasakan beberapa tahun belakangan ini dan saya siap menyampaikan kepada Bapak Bobby Nasution dengan Motto “Kita Berkolaborasi Medan Berkah” kita trus berdoa, moga kita semua sehat walafiat, bisa nantinya SIDAK Ke TKP bersama Bapak Wali Kota Medan,” tutur Arraman Pane, hingga masyarakat membubarkan diri dengan tertib. (REP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *