Walikota Jamaluddin Pohan Kembali “Menggoyang” Tangkahan Budi Jaya, Kapolres Sibolga Membantah: “..Melakukan Penguasaan Fisik Lahan..” Bukan Pernyataan Saya

Headline Kriminal

tobapos.co – Pemko Sibolga yang saat ini dipimpin Jamaluddin Pohan sebagai Walikota masih belum terima dengan mandeknya proyek besar Pasar Ikan Modern yang anggarannya berasal dari dana PEN sekitar Rp22 miliar.

Pasalnya, rencana lokasi tempat proyek itu akan dibangun, sejak berpuluh tahun lalu masyarakat yang menimbun dengan tanah (Kartono/Sukino), dan tentunya sang pemilik yang sampai kini menguasai lahan hasil reklamasi itu, akan melakukan perlawanan terhadap siapa pun, sekali pun itu orang kuat bila akan merampas haknya.

Setelah berbulan kedua belah pihak (Pemko Sibolga dan Pemilik/Kuasa Hukum Tangkahan Budi Jaya) saling menahan diri, elemen masyarakat berharap semoga dapat diselesaikan perselisihan itu secara aturan hukum berlaku.

Namun tiba-tiba ada pernyataan yang mengejutkan masyarakat banyak. Itu ketika rapat koordinasi (Rakor) digelar di Aula Nusantara ll Kantor Wali Kota Sibolga pada Selasa (04/10/22), lalu, yang diinisiasi Jamaluddin Pohan (Walikota Sibolga), dengan cara mengundang pimpinan aparat penegak hukum, beliau (Jamaluddin Pohan) tampaknya akan terus berusaha “menggoyang” tangkahan Budi Jaya.

Foto: Sepenggal bagian hasil tangkapan layar yang memuat pernyataan mewakili Kapolres Sibolga/Int

Dimana, pernyataan yang mengejutkan  tersebut diterbitkan di salah satu media online/siber resmi diketahui milik Pemko Sibolga. Dituliskan : Mewakili Kapolres Sibolga Kasat Reskrim Dody Nainggolan, menyampaikan “Polres Kota Sibolga mendukung penuh pemerintah Kota Sibolga, diharapkan untuk melakukan penguasan fisik lahan dan agar dibuatkan legal opini oleh Kajari Sibolga”.

Akan pernyataan tersebut, mendapat sorotan tajam masyarakat, bahkan ada yang berkomentar, jangan sebagai penegak hukum diduga malah mengarahkan pelanggaran hukum?

Baca Juga :   Terus Dipantau Dinkes DKI, Kondisi Sudah Stabil, Foke dan Istri Isoma di Rumah

Diketahui, bagaimana bisa Pemko Sibolga melakukan penguasaan fisik atas lahan tangkahan Budi Jaya tanpa memiliki alas hak yang kuat sebagai dasar, seperti tanpa sertifikat. Adapun Lembaran Perjanjian 5 Juni 1980 yang selalu dinyatakan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan untuk mengklaim lahan tangkahan UD Budi Jaya milik pihaknya (Pemko Sibolga), tetapi itu jelas-jelas sudah terbantahkan. Sebab terdapat coretan besar, sehingga itu bisa diartikan surat tersebut tidak sah atau ada penggantinya dan sampai saat ini tak bisa ditunjukkan (surat penggantinya).

Menanggapi pernyataan bawahannya, “..diharapkan untuk melakukan penguasan fisik lahan..”  Kapolres Sibolga AKBP Taryono ketika dikonfirmasi Senin (25/10/2022), mengatakan, “Itu bukan pernyataan saya. Justru saya mendorong, mengupayakan agar pemerintah Kota Sibolga untuk melegalitaskan lahan itu (Tangkahan Budi Jaya), dan oleh BPN (Sibolga) mengatakan, kita harus ada legal opinion dari kejaksaan, itu kata Kepala BPN Sibolga,” jelasnya melalui seluler.

Baca Juga :   H Said Hadi, SE dipercaya Pimpin PKB Deli Serdang

Sambungnya, “Dan itu hasil koordinasi dengan Kepala BPN, mengatakan..kalau mau disertifikatkan (lahan tangkahan Budi Jaya), harus ada legal opinion dari Kejaksaan (Sibolga), harus ada penguasaan fisik dari Pemko (Sibolga), gitu…,” tutur AKBP Taryono.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga yang juga turut hadir dalam Rakor itu, dikutip dari media sibolgakota.go.id turut memberikan pernyataan, Irvan Paham Samosir  menyampaikan : Kepemilikan lahan (tangkahan UD Budi Jaya di JL KH Ahmad Dahlan adalah sah tanah dari Pemko Sibolga dasarnya UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum dan UU Agraria No.5 1960 merupakan turunan dari UUD 1945 dan Putusan MA mengenai kepemilikan lahan Budi Jaya  bahwa lahan tersebut adalah milik Pemko Sibolga, merupakan yurisprudensi dasar keyakinan kepemilikan Pemko Sibolga.

Terkait itu, ditanya melalui konfirmasi oleh wartawan, “Sebagaimana masih banyaknya masyarakat yang sangat kurang paham dengan hukum di negara ini dan supaya jelas diketahui masyarakat, tidak setengah-setengah bisa menimbulkan kegaduhan. Kami selaku wartawan ingin melakukan konfirmasi, dalam UU Agraria No.5 tahun 1960 yang Bapak maksud di Pasal berapa, dan juga Putusan MA yang mana, nomor berapa?”

Baca Juga :   Bejat! 11 Tahun Gauli Anak Tiri, Dukun PR Bikin Putri Hamil Dua Kali

Namun, Kajari Sibolga Irvan Paham Samosir belum mau menjawab yang menjadi pertanyaan wartawan tersebut, sebaliknya mengarahkan ke Kasi Intel dan meminta wartawan datang ke kantornya pada hari Senin (24/10/2022).

Informasi terkini dari tangkahan UD Budi Jaya Sibolga di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Sibolga, sekelompok orang suruhan datang dengan membawa material bangunan, diduga mereka termakan informasi ‘agar dilakukan penguasaan fisik’ pada tangkahan Budi Jaya. Sabtu (22/10/2022).

Saat tersebut, Akong Kartono sebagai pemilik lahan tangkahan tersebut berusaha mempertahankan haknya. Namun setahu bagaimana, kakinya terluka hingga mengucurkan darah segar, itu diduga penyebabnya orang suruhan yang datang.

Disebut sumber lagi, Akong/Kakek Kartono mendatangi Polres Sibolga untuk membuat laporan, tetapi belum berhasil sebab diimingi oknum petugas disana agar menghubungi mereka saja bila ada tindakan-tindakan premanisme terhadapnya.

Sebelumnya Diberitakan..Baca :

(TP- foto kanan : Int)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *