tobapos.co – Hiruk pikuk.soal dugaan dana dari BUMN yang dipakai untuk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mulai terkuak. Dan Sekjen PWI Pusat pun mengklarifikasi siaran pers Dewan Kehormatan PWI Pusat.
“Saya berharap ke depan Dewan Kehormatan PWI Pusat berpikir jernih dan positif dalam membuat rilis sehingga sesuai dengan fakta yang ada,” kata Sayid Iskandarsyah, Sekjen PWI Pusat, Minggu (07/04/2024).
Mantan Ketua PWI Jaya ini menegaskan dirinya sebagai Sekjen PWI Pusat tidak pernah memberi keterangan apapun kepada Dewan Kehormatan.
“Setahu saya hanya Ketua Umum dan Bendahara Umum, jadi tidak tepat apabila disebut Pengurus Harian yang dipanggil untuk klarifikasi,” tegas Sayid.
Masih kata Sayid, terkait kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN intinya adalah PWI Pusat melakukan UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp6 miliar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024.
“Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN,” papar Sayid.
Dari dukungan anggaran tersebut, tandasnya, anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp4,6 miliar. Dan selain digunakan untuk UKW 10 provinsi juga untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung.
“Dan data penggunaan keuangan bisa ditanyakan dan di cek ke bagian keuangan PWI Pusat,” jelasnya.
Masih kata Sayid, PWI Pusat akan menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi. Dimulai dari Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dst sampai akhir Mei.
“Dan ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung. Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya. Termasuk pelunasan Rp1,4 miliar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilakukan UKW,” terang Sayid.
Sayid menegaskan lagi, pernyataan bahwa sekitar Rp2,9 miliar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah.
“Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. Dewan Kehormatan harus meralat kesalahan tersebut karena salah,” imbuh Sayid.
Persepsi yang menyebut bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan Forum Humas BUMN, itu sama sekali tidak benar. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis yang ada. (TP 2)
