tobapos.co – Penyebaran brosur menggunakan helikopter oleh Polda Sumut terkait sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dinilai sangat tidak efektif dan sebagai ajang gagah-gagahan.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (DPRD SU), Hendro Susanto kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).
Menurutnya, di era revolusi industri 4.0 saat ini, seharusnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk menyampaikan pesan sosialisasi PPKM melalui broadcast.
Apalagi selama ini, kata Hendro, masyarakat sudah mendapat sms dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 tentang informasi terkait penerapan PPKM Darurat saat pandemi Covid-19.
“Ngapain ditebarkan dari helikopter, mau gagah gagahan, kan justru bukan memberikan edukasi. Berapa orang sih yang baca itu?!” kata Hendro setengah bertanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan, penyebaran brosur tersebut justru akan membuat rusak pemandangan dari akibat tumpukan sampah.
Sehingga, kata Hendro, petugas kebersihan yang akan mendapat tugas ekstra membereskan sampah tersebut.
“Kalau memang ada anggarannya, gunakanlah cara yang elegan, humanis, dan lebih mengedukasi, ” ujarnya.
Sebelumnya, Polda Sumut terus menyampaikan imbauan untuk mematuhi pelaksanaan PPKM Darurat (kini PPKM Level 4, red) di Kota Medan.
Dengan menggunakan helikopter, pada Kamis (15/7/2021) lalu, Polda Sumut menyebarkan sebanyak 5.000 brosur imbauan PPKM Darurat. (TP – Sofar Pandjaitan)
