tobapos.co – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus mengedepankan transparansi data permasalahan yang terus berkembang di PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN). DPRD DKI perlu mengetahui posisi saham PT. KBN yang masih sebagian dimiliki Pemprov.
Sebab, menurut Pras sapaan karib Prasetio, langkah tersebut amat diperlukan agar informasi yang dihimpun DPRD DKI melalui jalur Panitia Khusus (Pansus) akan menjadi acuan dalam penentuan rekomendasi terhadap penyelesaian beragam persoalan di tubuh internal ataupun eksternal PT.KBN sebagai bagian dari BUMD Pemprov DKI.
“Karena kita mau lihat sejauh mana pemerintah daerah yang sebegitu besarnya pegang saham tinggal berapa sahamnya. Ini KBN akal makan akal dan kita mau bongkar ini siapa sih dibelakang ini, sebutkan saja namanya tidak apa-apa kok negara sudah terbuka. Jadi jangan sampai ada istilahnya main-main dibelakang, akhirnya kita punya saham hilang,” kata Pras di Gedung DPRD DKI, Senin (07/09/2020).
“Karena pada pemerintahan sebelumnya, itu KCN disegel karena ada temuan disitu. Saya minta kepada pak Faisal (BPBUMD) kumpulkan data-datanya kasih ke saya, ini kita mau bergerak tapi gagal, dan periode ini kita jadikan lewat pansus ini, karena terus terang saja memang Pemda dirugikan,” terangnya.
Sehingga menurut Pras, kelengkapan dokumen tersebut akan menjadi petunjuk agar memperkuat bukti legalitas yabg dimiliki Pemprov DKI atas pengelolaan Pelabuhan C-01 Marunda Cilincing Jakarta Utara. Khususnya, dalam menggenjot pendapat daerah dari sektor pelabuhan.
“Kalau dari bawahnya ketemu barangnya (surat-surat) ini berarti ketahuan siapa oknum yang bermain. Pansus ini mau meluruskan seluruh masalah itu, karena ini bukan ecek-ecek KBN ini, kita punya saham besar tapi kita tidak dapat apa-apa disitu,” terangnya.
Dengan demikian, Pras mendorong BPBUMD DKI dan Pemkot Jakarta Utara segera bersurat kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melalui Pemprov DKI agar mempermudah validasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan Pansus DPRD DKI.
“Karena disini ada pansus, kita perlu pembuktian yang terbaik dan betul-betul memang hak kita, karena memang ini investasi. Tolong pak Faisal (BPBUMD) dan Walikota Jakarta Utara agar ini menjadi acuan, karena memang ini (Pelabuhan C-01) adalah dermaga besar,” ungkap Pras. (TP 2)
