KPK Gelar MCP, Pras Dukung Pencegahan Korupsi Anggota Dewan

Headline Korupsi

tobapos.co – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang juga sebagai Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) hadir bersama seluruh kepala daerah. Mulai dari Gubernur, Walikota hingga Bupati pada Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP (Monitoring Center Prevention) Tahun 2023. Acara penting ini digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Ritz-Carlton Jakarta.

“Monitoring Center For Prevention (MCP) adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator. Tujuan perjanjian kerjasama tersebut, untuk membangun dan meningkatkan pengelolaan MCP dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai tugas dan kewenangan masing-masing Instansi baik KPK, Itjen, maupun BPKP,” kata Pras, sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Minggu (26/03/2023).

Baca Juga :   Ikan Asap Bisa Bertahan 4 Bulan, Oleh-oleh Dari Nias Menarik Perhatian Pengunjung PRSU

Politisi PDI Perjuangan ini mengapresiasi dan optimis setelah Kemendagri, KPK, BPKP bersinergi bersama seluruh Jajaran kepala daerah juga para Anggota Dewan dari seluruh daerah. Yaitu, bersama-sama melaksanakan komitmen pencegahan korupsi di daerah masing-masing. 

“Ada 8 indikator MCP yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Kapabilitias Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Tata Kelola Desa, dan Manajemen Aset Daerah yang disampaikan oleh sahabat saya Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh,” ujar Pras. 

Ditambahkan, sejak dahulu mendukung langkah-langkah KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi sampai keakarnya.

“Menghadiri rapat ini dengan berbagai strategi pencegahan korupsi melalui upaya edukatif, preventif, dan represif, serta sinergi dan kolaborasi dengan APIP, kementerian/lembaga dan APH. Tujuannya, bersemangat untuk memperkuat usaha-usaha bersama, gotong royong mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi hingga ke pelosok negeri,” imbuh Pras. (TP 2)

Baca Juga :   Larangan Mudik 2021, Kapolda Sumut: Kita Lakukan Penyekatan dan Paksa Putar Balik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *