KPK dan Pemprov Sumut Tandatangani Komitmen Penertiban Galian C di Empat Daerah

Headline Korupsi

tobapos.co – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)  bersama Pemerintah Provinsi Sumut tandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kabupaten Karo, Dairi, Langkat dan Pakpak Bharat. 

Komitemen ini ditandatangani Bupati Karo Corry Sebayang, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin dan Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, disaksikan Plh Sekdaprov Sumut Afifi Lubis di Aula Kantor Bupati Karo di Jalan Jamin Ginting, Kamis (10/6/2021)

Sebelumnya tim KPK ada melihat kejanggalan pelayanan administrasi usaha galian c disejunlah daerah Kabupaten/kota di wilayah Sumut. 

Karena itulah menjadi perhatian serius KPK RI dalam rapat Kordinasi pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah, ujar Direktur Koordinasi Supervisi I KPK Brigjen Didik Agung Widjanarko.

Didik mengatakan kedatangan KPK ke Karo diharapkan bisa menghilangkan niat ke empat Pemkab untuk melakukan korupsi. Kita harapkan kedepan ke empat daerah ini bisa meningkatkan profesionalitas pengelolaan pemerintahan sehingga mendorong percepatan pembangunan., ucapnya. 

Sementara Plh Sekdaprov Sumut Afifi Lubis mendukung penuh penertiban administrasi usaha gajian C tersebut. “Pemprovsu sangat mendukung terhadap empat daerah ini dianggap memiliki banyak usaha galian C yang belum tertib administrasi”.

Upaya tertibnya usaha galian C tersebut diharapkan akan meningkatkan pendapatan keempat daerah tersebut, kata Afifi. 

Selanjutnya Kita dukung upaya-upaya KPK dalam pencegahan dan pembinaan di Sumut. Bila usaha ini (Galian C) tertib akan mendorong PAD, semakin besar manfaat yang akan diterima, sebutnya lagi. 

Selain itu, Pemprov Sumut juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Monitoring Control for Prevention (MCP) dan skor pencegahan korupsi. Dengan begitu pengelolaan pemerintahan akan lebih bersih dan profesional.

“Dari kegiatan hari ini kami berharap akan terwujud percepatan implementasi tata kelola pemerintah yang baik pada seluruh pemerintah daerah di Sumut,” kata Afifi.(MM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *