tobapos.co – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2020 dan APBD 2021 masih dibahas di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pengendalian banjir dipastikan menjadi prioritas dalam kegiatan anggaran 2021.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengatakan kedua anggaran masih dibahas di masing-masing komisi.
Menurutnya, apabila melihat postur anggatan banjir 2021, Pemprov DKI Jakarta baru serius untuk mengendalikan banjir lantaran mayoritas digunakan untuk pembangunan insfrastruktur banjir.
Dengan begitu, dampak pengurangan banjir baru bisa dirasakan paling cepat itu sekitar dua sampai tiga tahun lagi. Dia meminta agar warga terus diebrikan infromasi secara terbuka mengenai kondisi hujan agar mereka bisa mengantisipasi banjir.
“Pemprov baru mulai kerja serius atasi banjir tahun depan. Karena mungkin juga Pemprov akhirnya sadar belajar dari banjir awal tahun 2020,” kata Zita Anjani saat dihubungi, Rabu (11/11/2020).
Zita menjelaskan sebagai ketua Panitia Khusus (Pansus) banjir, pihaknya telah mengingatkan anggaran harus difokuskan ke dalam infrastruktur. Yang dampaknya dapat meningkatkan kapasitas daya tampung air.
Seperti diketahui, lanjut Zita, kapasitas kali atau sungai existing yang ada hanya menampung 950 m3 per detik. Sedangkan rata rata banjir tahunan debit airnya mencapai 2.100-2.650 m3 per detik. Bahkan awal 2020 mencapai 3.389 m3 per detik.
“Jadi fokus disitu,” ungkapnya.
Kemudian, Politisi PAN itu juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta meningkatkan lahan hijau dan serapan air. Dia meyakini Pemprov sangat mengetahui jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) hanya 9,98 persen. Padahal hanya dibutuhkan untuk menyerap air dj ibukota itu sebesar 30 persen.
“Mau mengandalkan sumur resapan yang nyatanya baru di bangun 1.772 titik dari 1,8 juta titik yang dibutuhkan. Tentu itu hal yang mustahil untuk menghilangkan genangan dalam 6 jam,” ungkapnya.
Usulan soal penanganan banjir dan macet ini, dari sejak awal dilontarkan politisi PDIP Prasetio Edi Marsudi.
“Gak perlu muluk-muluk, Pemprov DKI harus bisa tangani banjir dan macet. Bila itu tercapai, itu sudah bagus,” kata Prasetio yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta ini.
Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2021 senilai Rp77,7 triliun kepada DPRD DKI Jakarta.
Dan mulai dibahas pada 5 November lalu di kawasan wisma milik BUMD DKI PT Jaktour yaitu Grand Cempaka, Puncak, Bogor, Jawa Barat. (TP 2)
