Kasus Tanah Munjul, Gembong: KPK Bekerja Profesional, Nama yang Bakal Diperiksa Sudah Dikantongi

Headline Korupsi

tobapos.co – KPK mulai memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, KPK sebagai lembaga antirasuah pasti sudah mempelajari lebih dalam soal kasus korupsi tersebut. Karena itu, dalam melakukan panggilan dan pemeriksaan, KPK pasti sudah mengantongi nama- nama pejabat mana saja yang harus didalami guna kepentingan penyelidikan.

“KPK pasti memahami betul mana pihak-pihak yang harus dipanggil untuk menindaklanjuti kasus korupsi Munjul tersebut. Jadi kita serahkan saja kepada KPK sebagai lembaga hukum untuk menyelidiki dan membongkar kasus tersebut,” kata Gembong, Jumat (06/08/2021).

Baca Juga :   Tak Hanya Dana, DKI Juga Bantu Pemulihan Psikis Anak Pasaman Barat

Gembong meyakini jika KPK akan bekerja secara profesional dan bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lagipula kata Gembong, kasus korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan memang kewenangan KPK untuk memeriksa dan memproses berdasarkan aturan hukum yang ada. 

“Kita harus menghormati upaya KPK untuk terus melakukan penyelidikan dan menuntaskan kasus korupsi tanah Munjul,” ucap anggota Komisi A DPRD DKI itu.

Seperti diketahui KPK memeriksa Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati dalam proses hukum kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Sri Haryati dipariksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah DKI Jakarta 2020.

Tak hanya Sri, KPK juga memsnggil Kepala bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta Ahmad Giffari. Ia diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka terkait dugaan kasus korupsi ini.

Baca Juga :   Bertahun-tahun, Pemukiman Warga Bersebelahan Kantor Bupati Luput dari Perhatian Pemkab Sergai

KPK dalam perkara ini telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu eks Diruit Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Cornelis, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene.

Selanjutnya, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, PT Aldira Berkah Abadi Makmur bernama Rudy Hartono Iskandar, serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

Dalam perkara yang menjerat eks anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini, KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp152,5 miliar. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *