tobapos.co – Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si menerima kedatangan tim kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis 12 November 2020.
Kunjungan kerja spesifik anggota Komisi III DPR RI ke Polda Sumatera Utara berjumlah 11 orang di pimpin Ketua Tim H. Ahmad Sahroni, SE, M.I.Kom, Marinus Gea, Bambang DH, Hj, Adde Rosi Khairunnisa, S.Sos, M.Si, Romo H.R.M. Syafi’i, SH., M.Hum, Bambang Haryandi, SE, N.M. Dipo Nusantara Pua upa, SH, M.Kn, Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, SH, MH, ACCS, H. Nazaruddin Dek Gam, Mulfachri Harahap, SH, MH dan H. Arsul Sani, SH, M.Si
Beberapa hal dibahas dalam kunjungan tim kunker spesifik DPR RI tersebut diantaranya, membahas tentang penanganan Covid-19 di Sumut serta persiapan Pikada tyang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Selain itu, dalam pertemuan itu turut dibahas permasalahan lain terkait over kapasitas tahanan. Yang mana Komisi III DPR RI akan menindak lanjuti kendala ini dan akan bertemu langsung dengan Menkopolhukam
Pada kesempatan itu Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin juga memaparkan situasi Kamtibmas di Sumut yang mengalami penurunan gangguan sebesar 26 persen berdasarkan data kuantitas yang ada.
“Selain terjadi penurunan gangguan Kamtibmas, dalam kurun waktu Juli hingga November 2020, kami juga telah berhasil memusnahkan 100 kg barang bukti Narkotika yang akan masuk ke wilayah Sumut, serta menindak tegas para pelaku pengedar Narkotika,”jelas Martuani.
Lanjut Kapolda Sumut, dalam upaya pencegahan wabah Covid-19, Polda Sumut telah membentuk Tim Begu Ganjang Pemburu Covid-19, serta kemudian melakukan penyemprotan desinfektan.
Juga melakukan pembagian sembako dan masker. Selain itu, kami juga melakukan upaya pencegahan berbasis komunitas dengan membentuk 264 kampung tangguh hingga pelaksanaan Ops Yustisi dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.
Mengenai pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, Provinsi Sumateta Utara merupakan wilayah terbanyak yang melaksanakan Pilkada.
“Berdasarkan data, wilayah yang paling rawan adalah Kabupaten Nias Selatan, yang kedua adalah Kota Medan, dan ketiga adalah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).
Selanjutnya, terkait pelaksanaan Pilkada di 32 Kabupaten/Kota, seluruh anggota TNI – Polri telah kami perintahkan untuk tetap menjaga netralitas.
Apabila ada personel yang tidak netral, maka akan kami kenakan sanksi disiplin dan kode etik,” terangnya.
Jenderal bintang dua itu juga menyampaikan permasalahan terkait kurangnya tempat rumah tahanan (Rutan) saat ini dapat segera diselesaikan.
Pasalnya, rutan yang ada di Polda Sumut hanya memiliki kapasitas tahanan sebanyak 400 orang, sedangkan tahanan sudahmencapai 800 orang.
Akibat kekurangan rumah tahanan tersebut dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada penyebaran Covid-19 di dalam rutan, uang makan minus dan terjadi kerusuhan
“Untuk itu kami akan terapkan apa yang menjadi saran Komisi III DPR RI kepada Polda Sumut, sehingga Polri dapat semakin dipercaya masyarakat,”tegas Irjen Pol Martuani mengakhiri.
Pantauan wartawan, kedatangan tim kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Sumut tersebut dihadiri Plt Kajati Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH, MH, Kakanwil Kemenkumham Sumut Sutrisno, SH, MH, Wakapolda Sumut Brigjen. Pol. Dr. Dadang Hartanto, SH, SIK, M.Si, PJU Polda Sumut, PJU Kejati Sumut, PJU Kmenkumham Sumut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Rico Sunarko dan Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Yemi Mandagi. (Sofar Panjaitan)
