tobapos.co – Konflik lahan eks HGU PTPN II sepertinya tak kunjung usai, mulai tahun 1998 hingga kini tahun 2020, serta pimpinan tertinggi negara pun sudah beberapa kali berganti. Kamis (25/06/2029), ratusan petani di Medan sepakat untuk melakukan aksi jalan kaki menjumpai Presiden di Jakarta.
Dalam aksi tersebut, ada sekitar 200 orang lebih petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar dan Mencirim Bersatu ini terlihat memakai baju merah dan caping dari anyaman bambu layaknya penampilan petani.
Menurut amatan awak media, para petani yang terdiri dari para bapak, ibu, hingga nenek-nenek dan kakek-kakek renta terlihat berjalan dari arah Simalingkar menyusuri Jalan Jamin Ginting dengan berjalan kaki dan berkumpul tepat di bawah fly over Jamin Ginting dan hari ini Jumat (26/06/2029) para petani tersebut akan mulai bergerak menuju ibu kota, dijadwalkan tepat pukul 14.00 wib.
Saat berjalan, para petani tersebut memakai spanduk yang dikalungkan di badannya yang bertuliskan “Negara Harus Lindungi Petani, “Kami Percaya Presiden Jokowi Masih Punya Hati Nurani Untuk Masyarakat”, “Bubarkan PTPN II”
Menurut Dewan Pembina Serikat Petani Simalingkar dan Mencirim Bersatu, Aris Wiyono, menyebutkan aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah karena areal lahan dan tempat tinggal mereka sejak 1951 telah digusur paksa oleh korporasi PTPN II.
Hingga kini ada sekitar tujuh rumah petani di Kecamatan Purba ludes terbakar hanya dalam 30 menit. Ia menyebutkan, para petani yang digusur tersebut berasal dari Dusun Bekala Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deliserdang.
“Aksi kita hari ini adalah aksi jalan kaki ke Jakarta terkait penanganan kasus konflik agraria yang tak kunjung selesai di Sumatera Utara ini. Terutama dari kami dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu dan Petani Mencirim Bersatu,” tuturnya.
Lebih lanjut Ia menerangkan, luas area yang berkonflik antara gabungan petani SPSB dengan PTPN II seluas kurang lehih 854 hektar dan area petani gabungan STMB seluas kurang lebih 80 hektar.
Aris juga menyebutkan, bahwa penggusuran yang terjadi kepada ribuan warga di kedua desa tersebut dilakukan oleh pengusaha bersama preman dan oknum-oknum tertentu.
“Terkait sertifikat hak milik, artinya ini ada ketidak adilan dan pemerintah daerah terkesan diam. Kemudian para pengusaha sudah berkonspirasi jahat dengan beberapa oknum tentunya di lingkungan aparat dan preman sehingga ini jadi kekuatan lain untuk melawan masyarakat petani,” tuturnya.
Ia menegaskan dengan melakukan aksi jalan kaki ini agar Presiden Jokowi ikut menyelesaikan konflik agraria yang merugikan rakyat kecil.
“Aksi yang kami lakukan kali ini adalah aksi jalan kaki dari Medan menuju Jakarta, intinya untuk mencari keadilan untuk keberlangsungan hidup anak cucu,” jelas Aris mengakhiri wawancara kepada awak media.(Ls)