Diangkat Jadi Komut PT JIEP, Dwi Siap Bekerja Sesuai Arahan Pemprov DKI dan BUMN

Headline Pemerintahan

tobapos.co – Mantan Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto dilantik menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

Ini membuktikan bahwa kemampuannya saat jadi Dirut Jakpro memang sangat dibutuhkan. Misalnya, dalam pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan proyek Pemprov DKI yang ditugasi Pemprov DKI ke PT Jakpro.

“Tadi dilantik jam 3 sore,” kata AVP Corporate Image Communication CSR PT JIEP, Galih Geraldi Primayana, melalui telepon, Rabu (08/09/2021).

Ia menjelaskan, pelantikan dilakukan setelah SK pengangkatan Dwi telah diterima dari Kementerian BUMN dan Gubernur Anies Baswedan. Karena PT JIEP memang merupakan perusahan patungan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dengan kepemilikan saham masing-masing sebanyak 50%.

Galih mengakui kalau pelantikan Dwi bukan didasari RUPS. Melainkan karena masa jabatan Komut sebelumnya, yakni Yurianto, akan selesai tahun ini, karena sudah menjabat lima tahun atau sejak 2016.

Ia juga mengatakan kalau jajaran komisaris yang lain, juga direksi, tak ada yang mengalami pergantian.

Dengan masuknya Dwi, maka formasi jajaran direksi PT JIEP menjadi sebagai berikut:

Jajaran Komisaris:
– Komisaris Utama: Dwi Wahyu Daryoto
– Komisaris : Bambang J Pramono
– Komisaris : Said Aldi Al Idrus

Jajaran Direksi:
– Direktur Utama: Landi Rizaldi Mangaweang
– Direktur Keuangan: Arief Adhi Sanjaya
– Direktur Operasional : Beta S Winarto.

Galih mengatakan, bergabungnya Dwi ke JIEP diyakini akan dapat menambah laju pertumbuhan JIEP karena Dwi sebelumnya juga pernah bekerja sebagai direktur manajemen aset PT Pertamina.

“PT JIEP mempunyai misi besar, yaitu mewujudkan kawasan industri Pulogadung sebagai kawasan industri berskala internasional. Semoga ini segera dapat terwujud,” katanya.

Kepada tobapos.co, Dwi membenarkan dirinya sudah resmi dilantik jadi Komut PT JIEP.

“Saya siap membantu mengembangkan PT JIEP sesuai arahan dari pemegang saham yaitu Pemprov DKI dan Kementerian BUMN,” ujarnya. (ULI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *