Anggota DPRD Medan Abdul Rani Minta Agar Dilaporkan Oknum yang Diduga Pungli Kepling

Advertorial Headline

tobapos.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Abdul Rani, SH angkat bicara terkait adanya kabar dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Lurah di Medan berinisial JH, Kepling 6 (ZN) dan Kepling 7 (KH) terhadap AI yang baru diangkat menjadi Kepala Lingkungan (Kepling) 8 di Kecamatan Medan Denai.

Politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Medan ini mengatakan, jika benar ada pungli dan mengantongi bukti lengkap, sebaiknya oknum Kepling yang merasa dirugikan langsung mengambil tindakan, kata Rani.

Pada pemberitaan sebelumnya, diketahui bahwa 2 oknum Kepling 8 dan 9 (AI dan AR) saat mengadakan konfrensi pers di kantor hukum AL&P Ade Lesmana, SH dan Partners di Lantai 3, Jalan Sisingamangaraja KM 8, No.185, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Selasa (24/5/2022), dengan didampingi kuasa hukumnya, M. Ardiansyah Hasibuan, SH dan Muhardi, SH telah memberikan keterangan sesuai dengan bukti yang didapatkannya. Mulai dari rekaman suara di dalam kantor Lurah, tepatnya di ruangan oknum Lurah.

Baca Juga :   Diduga "Perang" Antar Pemuda Di Belawan? Seorang Kritis Jadi Korban

Tak hanya itu saja, pada kesempatan itu juga oknum Kepling AI dan AR juga memberikan bantahan terkait dugaan tuduhan dibeberapa pemberitaan yang sempat viral, yang mengatakan bahwa mereka adalah pembuat onar di Kelurahan Denai baru-baru ini. “Saya (oknum Kepling 8) hanya ingin mengungkapkan faktanya, kenapa saya dibilang buat onar? Salah saya dimana? Saya sempat tanya ke Kepling yang lain tapi diduga ada yang ditutupi. Surat pernyataan yang sempat beredar itu memang benar saya yang tandatangani, tapi kenapa setelah saya diangkat menjadi Kepling barulah surat pernyataan itu dibuat. Pak Lurah juga tidak ada bicara kepada saya,” terangnya.

AI menambahkan, yang terpikir tak ada pungutan, akan tetapi di salah satu ruangan yang ada di Kelurahan terjadi transaksi. Ia mengaku dua kali menyetorkan sejumlah uang untuk jabatannya itu.

Baca Juga :   Pemilik Kapal Pengangkut 52 PMI Ilegal Ditangkap Tim Gabungan Polres Asahan dan Lanal TBA

“Yang pertama untuk uang muka atau DP saya setor Rp2 juta ke oknum Kepling 6 (ZN). ZN ini bilang ke saya, iya bang, nanti uang senilai Rp.2 juta itu saya serahkan kepada ZN yang katanya untuk biaya adminitrasi saya sebagai Kepling VIII di Kelurahan. Kemudian, yang kedua, jika saya sudah duduk menjadi Kepling VIII, saya diminta menyerahkan uang sisanya senilai Rp.8 juta lagi kepada ZN dan uang itu nantinya akan diserahkan kepada oknum di Kelurahan Denai itu,” katanya dihadapan awak media.

Sambung Abdul Rani, SH di Komisi I DPRD Kota Medan itu menegaskan, dari pengakuan oknum Kepling yang merasa dirugikan itu sudah jelas.

“Dari pengakuan Kepling yang dikutip sejumlah uang itu tadi, diangkat saja dan segera diproses. Kepling yang merasa dirugikan juga segera buat laporan ke Polisi karena pungli, yang kedua jika ada dugaan mengarah ke intimidasi misalnya, dan siapa pelakunya, segera laporkan, gitu saja,” imbaunya.

Baca Juga :   Jakarta Milik Semua, DKI Rayakan Imlek Sederhana Lewat Virtual

Mengenai masalah dugaan pungli ini, secepatnya akan dilayangkan surat untuk diadakan RDP di Komisi I DPRD Kota Medan. Demikian dikatakan kuasa hukum AI dan AR, Ardiansyah dipenghujung konfrensi Pers. “Untuk masalah ini, kita akan buat surat untuk di RDP kan secepatnya di DPRD Medan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Rani menyebutkan, oknum Kepling yang dirugikan segera layangkan surat untuk RDP di Komisi I DPRD Medan secepatnya dan akan dijadwalkan pertemuannya.

Dengan adanya kejadian ini, Abdul Rani berharap, saat ini Walikota Medan sedang melakukan antisipasi terhadap tindakan dan pelaku pungli di wilayah kerjanya. Diharapkan dengan kejadian ini, jangan ada yang merusak nama baik Walikota kita yang juga menantu Presiden Jokowi itu. (RL/TP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *