tobapos.co – Ketua DPR Puan Maharani menilai, pemerintah perlu cara khusus untuk menangani lonjakan kasus Covid-19 di wilayah pedesaan. Pasalnya, persoalan yang muncul tak hanya sebatas pada lonjakan kasus yang terjadi, tetapi juga meningkatnya angka kematian akibat penyakit ini.
“Dengan akses informasi yang tidak sebaik di kota, masyarakat desa perlu lebih diberi sosialisasi tentang bahaya Covid-19, berikut pencegahan dan penanggulangannya,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021) dilansir dari kompas.
Ia menyayangkan masih banyak laporan tentang protokol kesehatan yang belum optimal yang dilakukan di desa. Belum optimalnya protokol itu juga termasuk protokol pemakaman warga desa yang meninggal dunia akibat Covid-19.
Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan pasokan informasi yang masif terhadap warga di perdesaan terkait bahayanya Covid-19.
“Pasokan informasi tentang bahaya dan cara penanggulangan Covid-19 harus merata antara masyarakat desa dan kota, karena virus ini menginfeksi tanpa memandang wilayah,” ujarnya.
Ketua DPP PDI-P itu menyarankan agar pemerintah menggandeng tokoh-tokoh masyarakat desa untuk menyosialisasikan bahaya dan cara penanggulangan Covid-19. Menurutnya, di samping pendekatan kesehatan, pendekatan agama dan budaya juga perlu dilakukan oleh tokoh masyarakat desa jika dianggap efektif.
“Tokoh-tokoh desa yang berpengaruh perlu digandeng untuk mempengaruhi warga desa dengan berbagai pendekatan yang positif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ini,” jelasnya.
Puan mengatakan, solidaritas warga yang tinggi di perdesaan sebenarnya menjadi modal yang penting untuk melawan Covid-19.
Namun, solidaritas tersebut perlu dibarengi informasi dan pemahaman yang baik tentang penyakit yang mewabah ini. “Solidaritas tinggi itu penting, tapi pemahaman yang baik tentang penyakit ini juga tak kalah penting. Kalau dua hal ini berjalan dengan baik, masyarakat baik di kota maupun di desa akan lebih efektif melawan Covid-19,” tutur dia.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan pemerintah agar layanan kesehatan dan vaksinasi juga menjangkau masyarakat yang berada di desa-desa, termasuk desa tertinggal di luar Pulau Jawa. Pemerintah, kata dia, juga diminta fleksibel dalam prosedur melayani vaksinasi masyarakat desa. “Semua warga Indonesia berhak untuk divaksinasi. Jadi untuk hal-hal terkait administrasi, apalagi untuk masyarakat adat, pemerintah sebisanya fleksibel,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, peningkatan penularan virus corona juga dialami di daerah pedesaan. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menilai, hal tersebut dikarenakan angka ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol pencegahan virus corona masih tinggi.
“Angka ketidakpatuhan ini masih tergolong tinggi dan implikasi dari minimnya protokol kesehatan adalah kenaikan penularan di daerah,” kata Wiku dalam konferensi pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/7/2021). Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 hingga 29 Juli 2021, sebanyak 27,03 persen desa/kelurahan di Indonesia memiliki kepatuhan rendah dalam menggunakan masker. Kemudian, 28,36 persen desa/kelurahan masyarakatnya mencatatkan kepatuhan rendah dalam menjaga jarak.(REP)
