tobapos.co – Sejak dari awal menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi terus dan tetap komitmen agar anggaran di APBD DKI Jakarta bisa dipertanggungjawabkan.
Terbukti, Pras – sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi sejak awal pembahasan APBD DKI Jakarta 2022, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diawasi.
Bahkan, saat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) APBD DKI Jakarta 2022 di Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor, Pras terus mengingatkan agar pembahasan anggaran sesuai aturan.
“Saya sejak awal sudah meminta kepada KPK untuk terus mengawasi pembahasan APBD DKI Jakarta 2022 sebesar Rp80,15 triliun yang diajukan Pemprov DKI,” kata Politisi PDI Perjuangan ini, Senin (08/11/2021).
Ditegaskan Pras, setiap anggaran di APBD DKI Jakarta 2022, sepeser pun harus bisa dipertanggungjawabkan kepada warga Jakarta. Karena dana ini adalah milik warga Jakarta dan tidak bisa dikorupsi.
“Saya tidak akan mau menandatangani APBD DKI Jakarta 2022 bila mana ada yang mencurigai sesuai laporan dari masyarakat. Karena itu saya minta anggaran ini harus benar-benar tepat sasaran,” tandas Pras.
Pemantauan tobapos.co, Pras hanya ikut dalam pembukaan rapat Banggar di Puncak pada tanggal 27 Oktober lalu. Kemudian rapat ditunda atas permintaan anggota Banggar dengan alasan main bola di Jakarta International Stadium (JIS), Sunter, Jakarta Utara.
Alasan lain penundaan dari anggota Banggar, karena situasi jalan menuju Puncak, selalu macet. Akhirnya rapat ditunda menjadi tanggal 1 hingga 6 November 2021.
Di rapat Banggar yang ditunda dan dimulai tanggal 1-6 November 2021 itu, terlihat Pras tidak hadir di Puncak. Diduga Pras tidak hadir, karena tidak mau mencampuri hiruk-pikuk pembahasan Banggar.
Di rapat Banggar hari ini di ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Pras dan didampingi Wakil Ketua M Taufik dan Zita Anjani, Misan Samsuri dan Suhaemi, Pras tetap meminta agar Sekda dan anggota DPRD DKI Jakarta agar jujur dalam membahas APBD DKI Jakarta 2022. (TP 2)
