tobapos.co – Melanjutkan Rapat Paripurna DPRD kota Medan tanggal 10 Juni 2024, dalam acara penyampaian tanggapan Kepala Daerah terhadap pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Medan tentang Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD tahun 2023, maka Paripurna tanggal 10 Juni 2024 kami nyatakan dicabut dan pada hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, SE ketika membuka Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Penyampaian Laporan Badan Anggaran pendapat Fraksi – Fraksi DPRD dan Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Medan Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, Selasa (25/6/2024) siang, di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No 2 Medan.Diitambahkan Hasyim, Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution yang saya hormati saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan atau yang mewakili yang saya hormati, saudara wakil-wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Ketua – Ketua komisi dan segenap Anggota DPRD Kota Medan yang saya hormati, saudara Sekretaris Daerah Kota Medan dan instansi terkait, jajaran Pemerintah Kota Medan yang saya hormati,.para wartawan media cetak dan online, undangan serta hadirin yang berbahagia pada siang berbahagia ini.”Kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia serta Ridho daripadanya kita dapat hadir di ruang sidang dewan yang terhormat ini untuk mengikuti lanjutan rapat Paripurna DPRD kota Medan dalam acara Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD dan Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan Sekaligus Persetujuan bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2023. Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan semoga rapat paripurna ini dapat berjalan baik sesuai yang telah kita agendakan terima kasih Semoga rapat paripurna ini dapat berjalan baik sesuai yang telah kita agendakan terima kasih, ujar Hasyim membuka Rapat Paripurna tersebut.Selanjutnya dimohon kepada Haji Rajuddin Sagala SPdi selaku perwakilan dari Badan Anggaran DPRD Kota Medan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 untuk menyampaikan hasil pembahasan dan sekaligus menyerahkan kepada pimpinan rapat, ujar MC.Dalam.laporannya H. Rajuddin Sagala,SPdI. menyampaikan, laporan hasil rapat pembahasan Badan Anggaran DPRD kota Medan terhadap ranperda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, pada hari ini Selasa 25 Juni 2024 kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran Penyampaian Pendapat DPRD Kota Medan, Serta Pengambilan Keputusan dan Persetujuan Bersama Antar Pimpinan Dewan Kota Medan dengan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.Rapat dewan yang terhormat, Badan Anggaran Medan telah melaksanakan proses pembahasan dalam Perda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 bersama dengan tim anggaran Pemerintah Kota Medan dan Kepala OPD di Pemerintahan Kota Medan pembahasan dilakukan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024.Selanjutnya Badan Anggaran melakukan rapat finalisasi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, terang Rajuddin.Ditambahkannya, berdasarkan hasil rapat di atas Badan Anggaran DPRD Kota Medan menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 sebagai berikut, rekomendasi umum sisi kebijakan APBD seharusnya dapat dijadikan instrumen kunci yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi di daerah yang memberikan pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.”Penetapan capaian ekonomi makro pemerintah Kota Medan, dalam hal ini presentasi pertumbuhan 5,04% tingkat pengangguran 8,67% serta Angka kemiskinan 8% agar dijadikan sebagai pedoman dalam kebijakan penetapan anggaran yang berkaitan untuk program penanggulangan kemiskinan, yang sedang berjalan seperti penetapan anggaran untuk alokasi bantuan jaminan sosial.’Sisi pendapatan, pendapatan daerah pada anggaran tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 7,2 triliun lebih, direalisasikan sebesar 79,53% atau Rp 5,8 triliun lebih pendapatan yang tidak dapat direalisasikan mencapai Rp 1,4 triliun lebih, melihat besarnya target pendapatan daerah yang tidak dapat direalisasikan Pemerintah Kota Medan melalui tim anggaran Pemerintah Daerah Kota Medan, diminta lebih cermat dalam menghitung potensi pendapatan – pendapatan asli daerah, sehingga tidak mengganggu kinerja anggaran belanja daerah. “Anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Medan pada perubahan APBD 2023 adalah sebesar Rp 7,4 triliun dan direalisasikan sebesar Rp 6,2 triliun lebih atau sebesar 80,09%.”Belanja operasi sebesar Rp 4,7 triliun lebih atau 88,31% termasuk di dalamnya realisasi belanja pegawai 90,98% barang dan jasa 85,58% belanja hibah 98,37% belanja bantuan sosial 85 92% belanja modal realisasi belanja modal sebesar Rp1,4 triliun lebih atau 22,79% belanja modal tanah 33,36% mesin 82,56% modal gedung dan bangunan 57,95%. Modal jalan dan Irigasi dan jaringan 68,persen, modal aset tetap lainnya 75,5% belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 43.679, 292,966, dengan realisasi 0,27% belanja daerah pada realisasi perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp548.541.290.818,08, angka ini menjadi catatan terhadap Pemerintah Kota Medan untuk lebih cermat terukur dalam proses perencanaan penganggaran.Mulai dari penetapan asumsi pendapatan dan rencana belanja proyeksi potensi pendapatan daerah seharusnya dianggarkan dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki Kepastian yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, sedangkan belanja daerah yang harus diprioritaskan untuk memenuhi urusan pelayanan dasar dan belanja lainnya dengan tetap memperhatikan target capaian Prioritas pembangunan daerah dan nasional, ujar Rajuddin.Selanjutnya Rajuddin juga menjelaskan, berikut ini kami sampaikan rekomendasi untuk masing-masing organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil capaian realisasi belanja pada tahun anggaran 2023.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kota Medan pada tahun APBD 2023 adalah sebesar 1 triliun lebih realisasi belanja sebesar 91,24% terdiri dari realisasi belanja operasi belanja modal 92,51%. Dinas Kesehatan target pendapatan daerah Dinas Kesehatan Medan pada perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp 50 miliar dengan Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 61 miliar atau 122%. Anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Medan pada perubahan APBD tahun 2023 sebesar 1 triliun lebih, realisasi belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp 956.931.863.412,28. atau 87,88% yang terdiri dari Realisasi belanja operasi sebesar 8,73% spesiasi belanja modal sebesar 76,29%.Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina konstruksi anggaran pendapatan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Konstruksi Kota Medan pada perubahan APBD tahun 2023 Rp 17.500.000 rupiah, dengan realisasi sebesar 31 juta lebih atau 180,43% Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi diminta untuk serius mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dalam skala prioritas terutama pokok pikiran yang berkaitan dengan pengerjaan jalan dan drainase, pinta Rajuddin”Berkaitan dengan pengerjaan Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, target Pendapatan Daerah Dinas Perumahan kawasan Pemukiman Karya dan Tata Ruang pada Perubahan APBD tahun 2023, adalah Rp 13 miliar lebih dengan Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 2 milyar lebih. Menindaklanjuti rendahnya Realisasi Pendapatan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang yang salah disebabkan oleh tidak terealisasinya target retribusi pemakaian barang milik daerah Pemerintah Kota Medan diminta segera menyusun dasar hukum yang menjadi teknis acuan dalam penagihan retribusi pemakaian barang milik daerah.Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja anggaran belanja satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 57.0 14.702.041,00, realisasi belanja operasi sebesar 95,80%, yang terdiri dari belanja operasi sebesar 95,84% dan belanja modal 95,37%. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp 40.097.849.130, realisasi belanja sebesar 82,73% dengan realisasi operasi 82,44% dan belanja modal 94,27%.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, target pendapatan Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Kota Medan pada Perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp3.590 640.000, Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar 67,17%.Dinas Sosial, belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 110.944.777.785,00, realisasi belanja sebesar 84,37%, yang terdiri dari belanja operasi sebesar 84,49% belanja modal 69,08 persen.Dinas Ketenagakerjaan, anggaran belanja pada Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023 sebesar Rp.18.622.954.424,00, realisasi belanja sebesar 94,88 persen, terdiri dari realisasi belanja operasi 94,90%, belanja modal 92,56%. Selanjutnya,.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp 46.985.973.008,00, realisasi belanja sebesar 88,49% terdiri dari belanja operasi 88,47% dan belanja modal 89,26%.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, anggaran belanja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 48.014.876.154,00. Realisasi sebesar 86,27%, terdiri dari Realisasi belanja operasi sebesar 86,25% dan belanja modal 87,68%.Dinas Lingkungan Hidup, target pendapatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 41.621.445.030,00. Dengan realisasi sebesar 57,75 persen.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 38.383.876.592,00. Realisasi belanja sebesar 96,75 persen terdiri dari realisasi belanja operasi 96,49 belanja modal 99, 12 persen.Dinas Perhubungan target pendapatan pada Dinas Perhubungan kota Medan pada perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp 62.184.727.735,00. realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar 53,20%.Dinas Kominfo anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 sebesar Rp 59.479.600.603,00.realisasi belanja sebesar 97,35%,terdiri dari belanja operasi 97,58% dan belanja modal 97,34%.Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp 63.166.423.607,00. terdiri dari realisasi belanja sebesar 88,24 persen, terdiri dari realisasi belanja operasi 88, 15.persen, belanja modal 95,08 persen.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, target pendapatan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Medan pada Perubahan Anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp 140.948.887.143,00.Dinas Pemuda dan Olahraga, anggaran belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2023 sebesar Rp 61.080.030.398,00. realisasi belanja sebesar 87,49% terdiri dari realisasi belanja operasi 87 55% dan belanja modal rp97,28%.Selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 sebesar Rp.17.532.241.315,00, 90,20% terdiri dari Realisasi belanja operasi 91,49% dan belanja modal 73,37%. Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 33.933.537522,00. terdiri dari realisasi belanja sebesar 86,96%, yang terdiri dari realisasi belanja operasi 88,01% dan belanja modal 50,40%. Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah anggaran belanja pada jangan Pembangunan Daerah tahun 2023 sebesar Rp 27.851.048.309,00. 48.39 persen terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar 82,55%. dan belanja modal 8 67%.Berikutnya, Inspektorat, anggaran belanja Inspektorat pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 29.324.370.950,00. 80,93%, terdiri dari belanja operasi 81,72% dan belanja modal 68,72%,Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan pada Perubahan APBD Tahun 2003 anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 85.555.235.062,00.Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp 29.071 487.085,00.Badan Riset Inovasi Daerah anggaran pada Badan Riset Inovasi Daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp 11.309. 434.483.00, terdiri dari realisasi belanja operasi 96, persen dan belanja modal 99,73 persenSedangkan rekomendasi umum untuk Kecamatan Pemerintah Kota Medan melalui tim anggaran pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan Fana Kelurahan sesuai dengan pasal 230 ayat 4 undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 30 ayat 7 PP nomor 17 tahun tentang Kecamatan, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi Dak. “Pemerintah Kota Medan harus segera mengatur dasar pendelegasian kewenangan persampahan mengingat sampai dengan saat ini OPD induk yang berkaitan tentang persampahan adalah Dinas Kebersihan dan Persampahan, sedangkan saat ini OPD induk yang berkaitan dengan persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup, terang Rajuddin.Setelah Rajuddin Sagala menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dilanjutkan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, dimulai dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Modesta Marpaung.Fraksi Partai Golkar melalui Modesta Marpaung menyampaikan setelah mengamati dan menelaah penjelasan saudara Wali Kota Medan Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, Maka perkenankan kami menyampaikan Pendapat Fraksi antara lain sebagai berikut.Realisasi Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 Sebesar 5,8 Trilyun atau tercapai 79,52% Dari target ditetapkan. Realisasi ini menunjukan hasil yang kurang lebih sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fraksi Partai Golkar Berharap Agar Pemerintah Kota Medan dapat terus mengoptimalkan Potensi-Potensi Daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta terus melakukan upaya pengawasan yang intensif untuk meminimalisasi terjadinya kebocoran PAD dikemudian hari.Realisasi belanja untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 6,2 Triliun lebih atau sebesar 80,09% Dari target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat menyusun perencanaan yang lebih matang sehingga anggaran belanja bisa terserap lebih optimal lagi kedepannya,”ujar Modesta. Ditambahkannya, Fraksi kami mengapresiasi upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan. Diharapkan ke depannya akan semakin ritingkatkan lagi sehingga realisasi APBD Tahun Anggaran berikutnya bisa lebih optimal,”harapnya.”Sementara itu, Roby Barus dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, memberikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 mengatakan, dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, kami telah memaparkan kondisi pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 secara umum dan telah meminta penjelasan dari pemerintah melalui saudara Walikota Medan atas beberapa hal penting yang menurut pandangan Fraksi kami perlu mendapat penjelasan tanggapan dan jawaban dari Pemerintah Kota Medan.Setelah Roby Barus dari Fraksi PDI Perjuangan dilanjutkan R. Muhammad Khalil Prasetyodari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023Menurutnya, APBD merupakan perwujudan pemerintahan yang baik, esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan apabila benar-benar dilakukan secara transparan demokratis dan responsif,.sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati.Fraksi Gerindra tentunya telah melakukan evaluasi baik di komisi maupun di banggar tentang keterangan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan tahun 2023 maka fraksi Gerindra dapat menjelaskan gambaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut laporan Realisasi Pendapatan Daerah Pemko Medan tahun anggaran 2023 sebesar 5,8 triliun lebih.”Belanja daerah serapan secara akumulatif tercatat sebesar 6,2 triliun lebih, maka fraksi Gerindra mendukung dan mengapresiasi Pemko Medan terhadap kinerja makro ekonomi Kota Medan yang cukup positif seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% PDRB menjadi 33,3 triliun dan inflasi yang terkendali sebesar 2,19%, kemudian bahwa Silva Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 68,6 miliar.Sedangkan Silva Tahun 2022 itu sebesar Rp 548,5 milyar maka Fraksi Gerindra mengapresiasi Silva untuk tahun anggaran 2023 sudah sangat jauh menurun jika dibandingkan silva tahun anggaran tahun 2023, jelasnya.Sidang paripurna yang terhormat Pada kesempatan ini perkenankan kami Fraksi Partai Gerindra menyampaikan catatan-catatan kritik dan saran sebagai bagian dari pendapat fraksi terkait LPJ pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023.Maka izinkan kami menyampaikan dua catatan penting yang pertama laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI berikan opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan, menurunnya angka Silva pada APBD Tahun Anggaran 2023 melalui tim anggaran pemerintah daerah diharapkan kedepannya untuk lebih memaksimalkan lagi dalam melakukan perencanaan terhadap seluruh program kegiatan,”pintanya.Sidang paripurna yang terhormat Setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh semua berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 jawaban Pemerintah Kota Medan atas pemandangan umum anggota DPRD dari fraksi-fraksi rapat dengan pendapat antara panitia khusus dengan pemerintah Kota Medan maupun dengan Kepala Dinas serta laporan hasil pembahasan komisi-komisi maka kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, menerima dan menyetujui Rancangan peraturan Daerah Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Setelah Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangannya dilanjutkan dengan Fraksi Partai PKS, yang disampaikan Saiful Ramadan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk membacakan pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera.Dikatakannya, izinkan kami menyampaikan beberapa hal dari Fraksi PKS, pertama mengapresiasi Pemerintah Kota Medan yang telah melakukan program UHC, jaminan kesehatan berkah dapat diperoleh di rumah sakit yang berada di luar Kota Medan yang menjadi kerjasama dengan BPJS Kesehatan hanya dengan menggunakan KTP Medan, kami berharap hal ini juga disertai dengan peningkatan layanan dan edukasi terhadap rumah sakit yang menjadi Mitra BPJS Kesehatan.Sehingga masyarakat dapat dengan mudah memproses dan memanfaatkan program kesehatan tersebut, PKS juga berharap Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan dapat memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang mati di mana kami mendapat banyak pengaduan dari masyarakat terkait laporan terhadap LPJU yang perbaikannya bisa berlangsung sangat lama.Kota Medan telah mensosialisasikan perbaikan LPJU dengan nomor call center yang terpusat, kami berharap agar hal ini dapat segera ditangani agar masyarakat dapat merasa nyaman dengan pelayanan yang ada fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Kota Medan yang tel
mencerminkan APBD rakyat dan APBD sehat, ucap Bobby.
Selanjutnya Pimpinan Rapat Hasyim, S.E, mengatakan hadirin peserta rapat dewan yang terhormat mengakhiri rapat dewan yang terhormat ini kembali kami mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita telah membuat keputusan terhadap pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023 beserta catatan-catatan penting yang berisikan saran masukan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Hadirin peserta rapat dewan terhormat, esuai dengan jadwal yang telah Kita sepakati sejak penyampaian penjelasan oleh saudara walikota Medan sampai pada pengambilan keputusan pada hari ini yang kesemuanya tentunya adalah berkat kesungguhan kerjasama serta partisipasi dan tanggung jawab dari seluruh rekan-rekan anggota dewan yang tergabung dalam anggaran dan seluruh SKPD untuk itu kami ucapkan terima kasih akhirnya rapat paripurna dewant terhormat pada hari ini secara resmi ditutup, tegas Hasyim.(TP)
.
