Kasus Dugaan Korupsi di Sumut, KPK Akui Terima Sebanyak 310 Laporan

Headline Korupsi

tobapos.co– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alex Marwata mengakui terima laporan dugaan korupsi di Sumut sebanyak 310 kasus. 

Menurut Alex Marwata, data laporan yang masuk ke KPK sangat menunjukkan masih tinggi. Hal ini dibuktikan semakin pedulinya  masyarakat Sumut tentang korupsi hingga melaporkan. 

“Ini menunjukkan partisipasi masyarakat tinggi, melaporkan dugaan korupsi, bukan berarti banyak laporan banyak yang korup, itu lebih baik ketimbang daerah yang masyarakatnya pasif, jadi bukan berarti yang sedikit laporan tidak banyak tindakan korupsi,” kata Alex Marwata saat konferensi pers pembukaan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Williem Iskandar Nomor 9, Deliserdang, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga :   Dipimpin Theo Purba, Rutan Kelas I Medan Semakin Membaik

Sering laporan yang diberikan masyarakat, kata Alex Marwata, hanya karena kesalahan prosedur, tata kelola atau korupsi kecil yang di luar kewenangan KPK. Namun, laporan tersebut tetap ditanggapi KPK dan meneruskannya ke lembaga yang tepat.

“Tetap kita tindak lanjuti, kalau masalah prosedur atau tata kelola kita arahkan ke Inspektorat, atau kalau korupsi yang bukan wewenang kami, kami arahkan ke Kejaksaan atau Polda,” kata Alex Marwata.

Perbaikan tata kelola pemerintahan juga terlihat dari beberapa indikator di tahun 2021 seperti peringkat pertama regional Sumatera Monitoring Center of Prevention (MCP), meraih predikat WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 8 kali berturut-turut, juga meraih nilai B untuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  meningkat ke level 3 dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3.

Baca Juga :   Ditipu Kresna Life Puluhan Miliar, Inggard: OJK dan PPATK Harus Ikut Bertangungjawab

“Jangan di samakan (Edy Rahmayadi), Pak Edy juga sudah belajar dari kepala daerah sebelumnya, sekali lagi ini masalah komitmen,” kata Alex Marwata.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan untuk mencegah terjadinya korupsi perlu partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Menurutnya, itu akan membuat pemerintah bekerja lebih profesional.

“Masyarakat, teman-teman wartawan harus berpartisipasi karena tidak cukup hanya KPK, Polisi, Jaksa dan lembaga lainnya, wartawan dan masyarakat harus mengawasi ke perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan dan pertanggungjawaban,” kata Edy Rahmayadi saat konferensi didampingi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Kepala Kejati Sumut Idianto.

Ini merupakan acara pembuka Road to Hakordia untuk Wilayah I KPK RI dan akan berlangsung dari 29-30 November, Sumatera Utara dipilih sebagai tuan rumah. Puncaknya, Hakordia akan diselenggarakan di Jakarta 9 Desember 2022. MM

Baca Juga :   'Omak-omak' Pengupas Pinang Tuntut Bansos, Pendamping PKH Kemensos Dituding Tak Becus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *