tobapos.co – Masih kuat dalam ingatan masyarakat, Presiden Jokowi mengatakan ‘keselamatan masyarakat merupakan hukum yang tertinggi’, itu berarti di masa pandemi covid-19 saat ini, masyarakatlah menjadi sasaran utama negara untuk dijaga jangan sampai semakin banyak korban berjatuhan.
Namun, bagaimana bila yang disampaikan Kepala Negara itu seolah malah dicueki? Tentunya lagi – lagi masyarakat juga yang jadi korban, berdampak pada kerugian besar negara yang sudah mengeluarkan anggaran sangat besar dalam mengatasi Covid -19 di tanah air.
Arena perjudian besar-besaran di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumut tepatnya tak jauh dari tugu perbatasan (Kabupaten Karo – Kabupaten Simalungun) contohnya, bisa beroperasi mengundang keramaian masyarakat di masa covid yang masih parah, rentan menjadi kluster penyebaran, tak perduli dengan prokes disana.
Ironinya, sudah menjadi rahasia umum dan disampaikan oleh media kepada aparat berwenang, namun malah semakin ramai dan belum terdengar ditutup dan ditangkap pengelolanya.
Terkini, hendak dikonfirmasi kepada Dirkrimum Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja tetapi belum mendapat balasan, sebelumnya kepada Kapolres Tanah Karo AKBP Yust dan Bupati Karo Cory Sriwaty juga sama saja. Selasa (18/5/2021).
Terkait itu, supaya diketahui pucuk pimpinan, kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, bahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga sudah dikirimkan link berita-berita sebelumnya, berharap keresahan masyarakat segera disahuti sebab perjudian juga merupakan perbuatan melawan hukum.
Sebelumnya Diberitakan
Markas perjudian dimaksud (di Merek/foto) dikelola inisial TS, tedapat 3 jenis permainaan judi yang digelar, pada bagian depan perjudian kartu, di tengah mesin tembak ikan, sedangkan di bagian belakang gedung bercat biru itu digelar judi dadu, berlangsung hingga subuh.
Untuk menarik keramaian pemain, TS juga sepertinya sudah paham keinginan, dia menyiapkan pekerja wanita dan menyuguhkan alunan musik untuk menghibur berpesta pora. Masyarakat seolah dibawa pada situasi yang normal, layaknya tidak ada pandemi covid-19.
Padahal Pemerintah Pusat maupun Daerah terus-menerus meminta masyarakat untuk ikut berjuang melawan virus corona, sampai-sampai mudik dilarang dengan dilakukan penyekatan, berwisata dipantau, diingatkan dan bila covid meningkat anak-anak nantinya tetap tak bisa bersekolah. (TIM)