tobapos.co – Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyakini jika langkah yang akan diambil PSI gagal terlaksana dalam menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait tak becusnya penanganan banjir di Jakarta.
“Angan angan yang mustahil terwujud,” ucap Anggota Fraksi Gerindra DKI, Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (26/02/2021).
Syarif mengatakan, fraksinya di dewan Parlemen Kebon Sirik tak bakal gunakan hak interpelasi tersebut. Gegitu juga dengan fraksi DPRD lainnya yang tak ikuti jejak PSI.
“Bagaimana mau setuju, harus pahami dulu apa itu interpelasi,” terang dia.
Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD.
Kemudian, usulan tersebut harus disampaikan lebih dari satu fraksi, makanya PSI harus mendapat dukungan serupa dari fraksi lain di dewan.
“PSI tidak paham interpelasi, karena tidak paham latar dan subtansi yang mau diinterpelasi, maka jadi angan angan politik semata,” ungkap dia.
Menurut dia, banjir yang melanda Jakarta tidak serta merta disalahkan Pemprov DKI. Pasalnya ia beranggapan masalah banjir ini ada keterkaitan dengan Pemerintah Pusat dan daerah penyangga ibu kota.
“Banjir itu ada banyak sebab, apa mau diinterpelasi juga kebijakan pemerintah Bogor, Depok dan juga Presiden/Menteri PUPR?,” tutur dia.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta mengklaim kalau Pemerintah DKI sudah baik dalam penanganan banjir di ibu kota. Penanggulangan banjir tak butuh berhari-hari, air yang menerjang warga surut hanya sehari.
“Disinilah PSI tidak cerdas latarnya, apalagi regulasinya harus didukung fraksi lain. Jadi mustahil,” tutupnya. (TP 2)
