tobapos.co – Ancaman banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta membuat sejumlah warga DKI Jakarta cemas. Kondisi pandemi Covid-19 dianggap akan memperburuk keadaan, sebab berpotensi memicu klaster baru penularan virus.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga Oktober 2020 dan curah hujan akan lebih tinggi dan basah dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diingatkan agar segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mengantisipasi banjir.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Pemprov DKI lamban dan tak serius mengantisipasi banjir.
Selama ini, Pras – sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja saat banjir sudah terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta.
“Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir,” kata Pras kepada wartawan, Senin (28/09/2020).
“Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” tambahnya.
Pras mengatakan sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
“Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini,” ujarnya.
Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga tahun September 2020 tercatat sebanyak 82 Kelurahan. Naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan.
Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, menurut Pras, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar. Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.
“Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya,” ungkap Pras.
Selain pengawasan, politikus PDI Perjuangan itu mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Pinjaman tersebut dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas. Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
“Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosesdur untuk penanganganan banjir,” tuturnya.
Masih kata Pras, penularan Covid-19 saat banjir akan sangat rentan. Penularan terjadi bukan lewat air banjir, melainkan lewat interaksi manusia selama evakuasi, pengungsian, hingga kondisi mandi, cucu dan kakus atau MCK umum.
Dari 82 daerah rawan banjir di DKI Jakarta, 7 Kelurahan masih berstatus zona merah Covid-19, yakni Pegangsaan Dua, Kebon Baru, Bukit Duri, Kalibata, Rawajati, Pademangan, Petamburan.
Febri, seorang warga Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan mengaku khawatir dengan ancaman banjir di tengah kondisi pandemi covid-19. Saat kejadian banjir di awal tahun ini ada sekitar 11.000 warga terdampak di kelurahan tersebut.
“Sekarang di daerah kami kapasitas sungai mengecil akibat pendangkalan karena beberapa tahun terakhir tidak ada pengerukan. Selain itu juga masih ada pinggiran sungai yang belum berdinding. Sehingga berpotensi terjadi banjir saat musim hujan,” katanya.
Karena itu warga berharap agar pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat serta pihak-pihak terkait lainnya dapat segera mengambil langkah nyata untuk mengantisipasi potensi banjir ini. (TP 2)
