Dugaan Penjualan Lahan PTPN 2 di Sumut Bisa Rugikan Negara? Disampaikan ke Kapolri

Headline Korupsi

tobapos.co – Ramai menjadi perbincangan masyarakat namun belum terdengar langkah hukum oleh pimpinan penegak hukum di Sumatera Utara. Hal itu terkait dugaan penjualan lahan milik negara, yang seharusnya dikuasai PTPN 2 Kebun Patumbak, namun kini sedang dibangun perkuburan elit oleh sebuah yayasan.

Publik pun jadi balik bertanya, kerap terdengar PTPN 2 akan mengambil alih lahan mereka dengan bantuan aparat hukum, yang diduduki masyarakat kecil meski hanya dijadikan tempat tinggal bertahan hidup, tetapi bagaimana dengan adanya dugaan penjualan lahan ini dengan tujuan komersil pula?

Akan kondisi itu, supaya terang benderang persoalannya, tim tobapos.co menyampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si melalui hubungan seluler, dan berharap pimpinan tertinggi Polri itu mau menurunkan tim ke Sumut, agar diusut tuntas. Jumat (27/11/2020).

Sebelumnya sudah diketahui publik, pihak PTPN 2 belum lama ini melalui jajaran direksinya (Syahriadi Siregar, Irwan Perangin-Angin) dan rombongan, melakukan kunjungan ke beberapa instansi penegak hukum di Sumut, bahkan ada yang diberikan bantuan dengan jumlah besar, apakah itu penyebab keengganan membongkar persoalan ini?

Baca Juga :   Laporan Korban Penganiayaan di Polsek Medan Sunggal Akhirnya Sampai Ke Kapolri

Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut

Supaya memperjelas pemilik hak atas lahan dimaksud, tim tobapos.co juga sudah melayangkan konfirmasi kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Dadang Suhendi, Jumat (27/11/2020), dengan memberikan gambar dan lokasi.

Namun mungkin karena Dadang membutuhkan waktu untuk melakukan pengecekan, hingga berita ini dimuat, belum didapat. Tetapi tim tobapos.co yakin penjelasan akan diterima, sebab disarankan oleh petugas di BPN Sumut kemarin, agar menyurati supaya dapat bertemu langsung.

Sebelumnya diberitakan, lahan dimaksud yang diduga dijual luasnya sekitar 19.500 meter persegi. Dasarnya, diduga salinan surat “sakti” yang isinya memuat : PENJELASAN STATUS TANAH di Dusun V, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumut (lahan dimaksud), atas nama Mulyadi Hartono seluas 13.388 meter persegi dan Mayor Gultom seluas 6.135 meter persegi adalah BUKAN HGU PTPN 2 Kebun Patumbak tertuang dalam surat Nomor : 2.DRN/X/66/XI/2019 tertanggal 20 November 2019, dilengkapi mirip kop surat PTPN 2 kemudian nama dan tanda tangan Tri Wahyudi menjabat General Manajer Distrik Rayon Selatan PTPN 2.

Baca Juga :   Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Minta Insan Pers Tidak Mendukung Oknum yang Korupsi

Namun berbeda menurut Kabag Hukum dan Tanaman Kenedy Sibarani dan Jekson Siahaan, lokasi lahan itu masih merupakan HGU PTPN 2 dengan Nomor Register 95.

(Tri Wahyudi)

Tri Wahyudi Sempat Membantah

Terkait namanya pada salinan surat tersebut dan juga jabatannya sebagai General Manajer PTPN 2 Distrik Rayon Selatan, Tri Wahyudi yang dikonfirmasi mengatakan, “Saya tidak mengeluarkan surat tersebut; Saya tidak pernah menandatangani surat tersebut; Saya tidak ada kenal dengan pihak-pihak dimaksud; Saya tidak ada menerima apapun juga tidak mengenal mereka,” katanya. Namun saat ini Tri Wahyudi tidak dapat dikonfirmasi lanjutan, sebab Tri telah memblokir sambungan seluler dengan tim tobapos.co.

DPRD Sumut & Elemen Masyarakat Mendesak

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Ruben Tarigan yang dimintai tanggapan atas informasi dugaan penjualan lahan tersebut mengatakan, “PTPN 2 harus membuat pengaduan ke pihak yang berwajib dan bertanggung jawab atas penghilangan aset PTPN,” ujarnya. Kamis (15/10/2020).

Baca Juga :   Di Terminal Pulo Gebang, DKI Luncurkan Aplikasi Jaket Bus

Juga Pengamat Hukum Dr Redyanto Sidi SH, MH menanggapi, “Kalau ada dugaan permainan disitu, maka hukum harus ditegakkan dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan,” katanya.

Jokowi Minta Aset Negara Dijaga Dengan Baik, Di PTPN 2 Apakah Sejalan?

Dalam rapat untuk membahas penyelesaian masalah tanah di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo baru-baru ini dengan tegas mengatakan, agar BUMN (Termasuk PTPN 2-red) menertibkan aset-aset yang dimilikinya sehingga tak menimbulkan konflik maupun permasalahan dengan hukum.

“Berkaca dari kasus Sumatera Utara ini saya minta kepada seluruh Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, BUMN, dan pemda untuk menertibkan administrasi, tata kelola, serta menjaga aset-aset yang dimilikinya sehingga tidak menimbulkan permasalahan pertanahan yang berlarut-larut. Apalagi memunculkan konflik antar warga, antara warga dengan pemerintah, dan antara warga dengan BUMN,” terang Presiden Jokowi.(TP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *