Dugaan Penjualan Lahan Negara yang Dikuasai PTPN 2 Semakin Terbongkar? Dadang Kepala BPN Sumut : Tidak Ada Dikeluarkan Dari HGU Sampai Saat Ini

Headline Korupsi

tobapos.co – Apa yang menjadi kecurigaan khalayak ramai semakin terbongkar setelah penelusuran secara bertahap dilakukan tim tobapos.co, dugaan penjualan lahan milik negara yang dikuasai PTPN 2 kepada pihak swasta terus mengerucut?

Informasi terkini diperoleh dari pihak yang sangat berkompeten menentukan hak penguasaan atas lahan dimaksud angkat bicara ketika ditemui tim media ini. Dalam penjelasannya, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Dr Dadang Suhendi melalui Kabid 4 Abdul Rahim Lubis mengatakan, “Untuk kebun PTPN 2 di Tadukan Raga (Di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang) berdasarkan SK KA BPN : No 42/HGU/BPN/2002 Tanggal 29 November 2002 tidak ada dikeluarkan dari HGU (PTPN 2) sampai saat ini.”

“Areal semula Kebun Tadukan Raga seluas 740,2862 hektar sesuai sertifikat HGU Nomor 1 Tadukan Raga Tanggal 15 Januari 1985 adalah 740,2862 hektar dan ketika dimohonkan perpanjangan haknya tahun 1997 luasnya menjadi 740,8400 hektar.”

Surat ‘Sakti’ dengan kop milik PTPN 2 ditandatangai Tri Wahyudi (atas) dan lahan yang sedang dibangun oleh pihak swasta (bawah)//

Semua areal tersebut diperpanjang HGU-nya sesuai SK 42 diatas dan telah diterbitkan sertifikat HGU nya nomor 95/Tadukan Raga seluas 740, 84 hektar, jadi tidak ada dikeluarkan dari HGU PTPN 2.” tegas Lubis, sembari menunjukkan bukti berupa buku tebal.

Baca Juga :   Niko, Penjahat Kakap Buronan Polisi Telah Ditangkap Prajurit TNI

Sebelumnya Diberitakan

Ramai menjadi perbincangan masyarakat, namun belum terdengar langkah hukum oleh pimpinan penegak hukum di Sumatera Utara. Hal itu terkait dugaan penjualan lahan milik negara, yang seharusnya dikuasai PTPN 2 Kebun Patumbak, namun kini sedang dibangun perkuburan elit oleh sebuah yayasan.

Publik pun jadi balik bertanya, kerap terdengar PTPN 2 akan mengambil alih lahan mereka dengan bantuan aparat hukum, yang diduduki masyarakat kecil meski hanya dijadikan tempat tinggal bertahan hidup, tetapi bagaimana dengan adanya dugaan penjualan lahan yang menjurus ke korupsi ini?

Sudah diketahui publik, pihak PTPN 2 belum lama ini melalui jajaran direksinya (Syahriadi Siregar, Irwan Perangin-Angin) dan rombongan, melakukan kunjungan ke beberapa instansi penegak hukum di Sumut, bahkan ada yang diberikan bantuan dengan jumlah besar, apakah itu penyebab keengganan membongkar persoalan ini?

Adapun lahan dimaksud yang diduga dijual luasnya sekitar 19.500 meter persegi. Dasarnya, diduga salinan surat “sakti” yang isinya memuat : PENJELASAN STATUS TANAH di Dusun V, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumut (lahan dimaksud), atas nama Mulyadi Hartono seluas 13.388 meter persegi dan Mayor Gultom seluas 6.135 meter persegi adalah BUKAN HGU PTPN 2 Kebun Patumbak tertuang dalam surat Nomor : 2.DRN/X/66/XI/2019 tertanggal 20 November 2019, dilengkapi mirip kop surat PTPN 2 kemudian nama dan tanda tangan Tri Wahyudi menjabat General Manajer Distrik Rayon Selatan PTPN 2.

Baca Juga :   Optimis Prestasi Meningkat, Uji Coba dengan Atlet Sepatu Roda Singapura Sangat Bagus

Kemudian lagi yang mengganjal, menurut Kabag Hukum dan Tanaman Kenedy Sibarani dan Jekson Siahaan, lokasi lahan itu masih merupakan HGU PTPN 2 dengan Nomor Register 95.

Tri Wahyudi Sempat Membantah

Terkait namanya pada salinan surat tersebut dan juga jabatannya sebagai General Manajer PTPN 2 Distrik Rayon Selatan, Tri Wahyudi yang dikonfirmasi mengatakan, “Saya tidak mengeluarkan surat tersebut; Saya tidak pernah menandatangani surat tersebut; Saya tidak ada kenal dengan pihak-pihak dimaksud; Saya tidak ada menerima apapun juga tidak mengenal mereka,” katanya. Namun saat ini Tri Wahyudi tidak dapat dikonfirmasi lanjutan, sebab Tri telah memblokir sambungan seluler dengan tim tobapos.co.

DPRD Sumut & Elemen Masyarakat Mendesak

Baca Juga :   Zulchairi Pahlawan : Bila Polisi Merasa Tak Sanggup, BKPRMI Sumut Siap 'Ratakan' Diskotik Sky Garden yang Meresahkan Masyarakat

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Ruben Tarigan yang dimintai tanggapan atas informasi dugaan penjualan lahan tersebut mengatakan, “PTPN 2 harus membuat pengaduan ke pihak yang berwajib dan bertanggung jawab atas penghilangan aset PTPN,” ujarnya. Kamis (15/10/2020).

Juga Pengamat Hukum Dr Redyanto Sidi SH, MH menanggapi, “Kalau ada dugaan permainan disitu, maka hukum harus ditegakkan dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan,” katanya.

Presiden Joko Widodo

Dalam rapat untuk membahas penyelesaian masalah tanah di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo baru-baru ini dengan tegas mengatakan, agar BUMN (Termasuk PTPN 2-red) menertibkan aset-aset yang dimilikinya sehingga tak menimbulkan konflik maupun permasalahan dengan hukum.

“Berkaca dari kasus Sumatera Utara ini saya minta kepada seluruh Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, BUMN, dan pemda untuk menertibkan administrasi, tata kelola, serta menjaga aset-aset yang dimilikinya sehingga tidak menimbulkan permasalahan pertanahan yang berlarut-larut. Apalagi memunculkan konflik antar warga, antara warga dengan pemerintah, dan antara warga dengan BUMN,” terang Presiden Jokowi.(TP/Sofar Panjaitan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *