Diusulkan ke Anies, Demokrat Minta DKI Salurkan Bansos ke Korban PHK

Politik

tobapos.co – Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran Rp1,5 triliun untuk mendistribusikan bansos tunai. Data awal penerima bansos tunai berkisar 1,1 juta keluarga. Pada tahap awal bansos tunai akan diberikan selama empat bulan. Nilai bansos yang diberikan pemerintah Rp300 ribu per bulan melalui Bank DKI.

Terkait penyaluran bansos Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan memasukkan karyawan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK agar mendapatkan bantuan sosial langsung tunai (Bansos BLT).

Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI, Mujiyono mengatakan, orang yang dirumahkan belum tentu pulang kampung. Sehingga mereka juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan menerima bantuan.

“Korban baru yang di-PHK itu harus dimasukkan. Karena mereka bisa dianggap sebagai golongan tidak mampu dan rentan miskin,” kata Mujiyono, Jumat (08/01/2021).

Selain itu Mujiyono juga berharap dalam mendistribusikan bansos tahap awal ini, politikus Demokrat itu menyarankan pemerintah menggunakan data lama penerima bansos sembako. Tujuannya adalah agar pemutakhiran data tidak dimanfaatkan untuk memasukkan orang yang tak berhak menerima.

“Karena data bansos yang lama kan kesalahannya cuma 2 persen. Jadi pakai data itu saja, lalu perbaiki yang 2 persen kesalahan itu,” jelas Mujiyono.

“Selain bansos dari DKI, pemerintah pusat juga akan mendistribusikan bansos tunai. DKI dan pusat ini harus duduk bareng menyelesaikan warga yang belum terdata,” ungkapnya. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *