Diskusi Zoom Tentang Pemukiman, Penataan Kampung di Jakarta akan Terinspirasi dari Thailand

Pemerintahan

tobapos.co – Kampung-kampung di Jakarta telah menjadi bagian penting tak terpisahkan dari proses pertumbuhan kota Jakarta. Hingga saat ini, hampir 40 persen permukiman di Jakarta berupa kampung kota yang menciptakan ruang ekonomi dan sosial di masyarakat. 

Kontribusi kampung kota terhadap kehidupan di Jakarta juga terwujud dari penyediaan hunian terjangkau, ragam makanan dan minuman lokal, industri dan jasa skala rumah tangga.

Hal tersebut menjadi pembahasan diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (15/01/2021). 

Berkolaborasi dengan Jakarta Development Collaboration Network (JDCN) sebagai platform terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat untuk secara kolektif mendukung program pembangunan Kota Jakarta, serta didukung Jakarta Public Policy Center (JPPC) bersama organisasi masyarakat sipil.

Baca Juga :   Pedagang Gunakan Kantong Plastik di Pasar, DKI Ancam Kenakan Sanksi Denda Rp25 Juta

Diskusi ini mengundang perwakilan dari Community Organization Development Institute (CODI) Thailand dan Asian Coalition for Housing Right (ACHR).

Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman, Suharti, menyampaikan, posisi integral kampung mendapatkan perhatian dan komitmen penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Melalui dua Keputusan Gubernur No. 878/2018 tentang Gugus Tugas Penataan Kampung dan Keputusan Gubernur No. 162 dan 574 tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria. Pemprov DKI Jakarta telah memulai pengkajian untuk membentuk lembaga khusus yang akan memiliki kewenangan dan bekerja melaksanakan program penataan kampung kota yang dilakukan guna peningkatan dan mempercepat capaian kerja terkait penataan kampung secara komprehensif.

Baca Juga :   Di Tengah Banjir Rob, Bobby Nasution Penuhi Janji Bantu Pelaku UMKM & Istri Nelayan Berwirausaha

“Kampung kota Jakarta mulai dibenahi secara bertahap melalui proses pelibatan dan pemberdayaan warga. Warga kampung terlibat penuh dalam perencanaan kampung secara partisipatif (Community Action Plan) dan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung (Collaborative Implementation Program) sebagai bentuk tindak lanjut. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba menyelesaikan masalah pertanahan, demi memastikan keamanan bermukim bagi kampung. Kedua program tersebut adalah bagian tak terpisahkan untuk mewujudkan kampung kota lestari dan adil,” ungkapnya.

Sementara itu, Pendiri CODI, Khun Somsook Boonyabancha dalam diskusi ini berbagi pengalaman dan pelajaran dari penataan komunitas selama 20 tahun terakhir di Thailand. 

Ia memaparkan tentang pembentukan kelembagaan, penyediaan lahan, kolaborasi dengan berbagai sektor dalam proses penataan permukiman, serta mengorganisir warga tentang finansial, baik itu penyimpanan dan pendanaan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Baca Juga :   Cegah Penularan Omicron, Pemprov DKI Periksa 39 Orang yang Kontak Erat

“Kita dapat mengubah area padat penduduk menjadi lingkungan yang lebih sehat dan modern, dengan berbagai cara seperti reblocking, relocation, dan recontruction. Membangun kerja sama dengan departemen pertanahan, departemen kelistrikan, universitas/akademisi, untuk berdiskusi dengan komunitas warga setempat dalam membuat proyek perumahan di lingkungan padat penduduk tersebut,” ujarnya. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *