Apakah karena jabatan Presiden Joko Widodo sudah mau habis masanya?
tobapos.co – Dari perjudian jenis dadu, mesin modus ketangkasan dan togel yang marak di sejumlah desa di Kabupaten Karo wilayah hukum Polres Tanah Karo akhirnya disampaikan ke Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto (foto-kanan). Kamis (12/9/2024).
Hal tersebut atas dorongan masyarakat. Pasalnya, tingkatan di bawah Kapolda Sumut tampaknya belum mampu melakukan penindakan tegas tuntas, meski perjudian dan narkoba merupakan salah satu misi pemberantasan oleh Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto yang dipercaya Kapolri memimpin Polda Sumut.
Buktinya, perjudian besar-besaran di Desa Sukandebi dan Desa Kutarayat di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, berulangkali sudah disampaikan kepada anak buah Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, tetapi keresahan masyarakat akan maraknya perjudian disana sampai saat ini tak kunjung pulih. Kamis (12/9/2024), sebab tetap beroperasi dan begitu juga dengan lokasi-lokasi judi lokasi lainnya di Tanah Karo.
Baca juga..
Diketahui, tingkatan di bawah Kapolda Sumut yang berwenang dalam penindakan perjudian ada Direktur Kriminal Umum, ada Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto, ada Kasat Reskrim dan Kapolsek-kapolsek.
Masyarakat sekitar lokasi perjudian tersebut, yang dianggap sebagai tokoh, sampai mengutarakan, apakah karena jabatan Presiden Joko Widodo sudah di ujung masanya, sehingga aparat-aparat hukum dari tertinggi yang dipilih Presiden, sampai ke bawah sepertinya tak takut kinerjanya dinilai buruk?
Dan sebaliknya bila di masa pemerintahan Presiden yang baru nantinya seolah-olah aparat -aparat hukum bekerja mendengarkan keluhan masyarakat?
Sambung warga lainnya, “Kami kira kemarin polisi datang mau menutup lokasi judi itu, rupanya cuma duduk- duduk, foto-foto sekitar 5 menit, minum kopi, habis itu mereka pulang, dan permainan judinya lanjut lagi, ada apa sebenarnya ini semua? “ujarnya kecewa.
Diperparah lagi, oknum perangkat desa hingga kecamatan dan oknum aparat lainnya sepertinya sudah malah saling mendukung karena diduga dapat jatah setoran.
Ditambahkan seorang Ketua LSM yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, “Mari kita saksikan, apakah jargon Kapolda Sumut yang baru ini serius dan terbukti dilakukan?” katanya.
Sambungnya, “Seharusnya informasi dari dari masyarakat itu diapresiasi, kan membantu kerja polisi, bukannya didiamkan, seolah-olah tak tahu. Jadi mari kita lihat sama-sama bagimana kelanjutannya,” tutupnya.(Tim/bersambung, Foto-Presiden Joko Widodo ketika kunjungan kerja ke Sumut)