Beda Dengan PSI, Nasdem tak Setuju Ajukan Hak Interpelasi ke Anies

Headline Politik

tobapos.co – Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta tak sejalan dengan PSI yang mau menggulirkan hak Interpelasi meminta keterangan Gubernur Anies Baswedan terkait pembiaran kerumunan kegiatan Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri Imam Besar FPI, Rizieq Shihab. 

“Tidak (mau gulirkan hak interplasi),” ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2020). 

Menurut Wibi, dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Pertamburan, Gubernur Anies tak bersalah. Sebab DKI sudah melakukan imbauan, dan bahkan memberikan sanksi denda administrasi kepada Rizieq sebesar Rp50 juta. 

“Kami memandang bahwa pak gubernur sudah menjalankan apa yang dia tulis dalam pergub, sudah mengimbau, sudah melakukan denda, jadi mau apa lagi,” papar dia. 

Anggota Komisi A ini menilai, bila Gubernur Anies sudah bekerja dengan baik dengan memberikan imbauan keramaian dan telah menerjunkan anak buahnya untuk memantau protokol kesehatan di acara tersebut. 

Menurut dia, yang menjadi persoalan dalam kasus ini ialah Rizieq Shihab yang sudah mengundang kerumunan dengan menggelar kegiatan tersebut. 

“Pak Anies kan juga punya aparatur perangkat daerah yang bekerja di bawahnya, sudah ada satpol PP, wali kota jakarta pusat, bagian-bagian itu sudah bekerja, agar acara itu tidak melanggar protokol,” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan Fraksi PSI yang berniat menggunakan hak interplasi untuk memintai keterangan Anies terkait pelanggaran protokol ini. Sebab Anies tidak bersalah dalam kegiatan Rizieq Shihab ini. 

“Terus mau penjelasan apa lagi ke Pak Gubernur? Saya rasa sudah clear, di sini kita objektif aja,” paparnya. 

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengaku pihaknya belum berencana menggulirkan hak interplasi terhadap Anies untuk menjelaskan pelanggaran protokol kesehatan di Pertamburan. 

Alasan Gembong tak memikirkan hal itu, karena saat ini pihaknya tengah fokus membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

“Belum (ada niat gulirkan hak interplasi), kita belum karena kita masih fokus pada pembahasan APBD 2021 jadi kita belum sampai ke tahapan itu,” terangnya. 

Menurut Gembong, hal itu boleh saja dilakukan Fraksi PSI, karena sikap politik PSI dalam memandang kasus ini. 

“Itu kan soal sikap politik itu, kemudian kita sekarang lagi fokus bekerja pembahasan apbd 2021 intinya itu,” tutupnya. (TP 2).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *