tobapos.co – Ratusan Kepala Keluarga korban erupsi Gunung Sinabung meminta Presiden Joko Widodo blusukan ke lokasi proyek relokasi Hunian Tetap (Huntap) tahap III Siosar Karo yang hingga kini belum selesai dikerjakan dan diserahterimakan.
Para korban erupsi Gunung Sinabung kecewa. Pasalnya, peletakan batu pertama pembangunan 892 unit Huntap Tahap III Siosar secara simbolis oleh Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubsu Edy Rahmayadi pada tanggal 18 Oktober 2019 tersebut ditargetkan selesai tanggal 31 Desember 2019 lalu.
Namun fakta yang terjadi, proyek relokasi Huntap Tahap III Siosar yang pengerjaannya dimulai tanggal 5 Agustus 2019 itu hingga 10 November 2020 belum juga rampung dikerjakan.
Saat itu Doni tidak hanya melakukan peletakan batu pertama pembangunan Huntap, tetapi juga mendiskusikan kepada Pemerintah Daerah terkait kendala yang dihadapi.
Jenderal Bintang Tiga yang sejak 9 Januari 2019 lalu menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu sebelumnya telah menyampaikan, bahwa BNPB ingin melihat pembangunan Huntap tersebut berjalan dengan baik dan memastikan bantuan kepada korban yang berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.
Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tahap III Siosar menelan biaya sebesar Rp 161,718.413.929 itu bersumber dari hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2018.
Dana tersebut seyogianya dialokasikan untuk pembangunan rumah, infrastruktur dasar, seperti jaringan air, penerangan dan jalan.
Sedangkan lahan, Pemerintah Daerah masih melakukan proses pematangan lahan sejumlah lebih kurang 1.022 petak.
Huntap tahap ketiga Siosar diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak dapat lagi menetap di rumah mereka yang berada di kawasan rawan bencana Gunung Sinabung. Yang mana total pembangunan keseluruhan rumah yang telah dibangun mencapai ribuan unit.
Untuk tahap I berjumlah 370 unit, tahap II 1.655 dan lanjutannya 156 unit.
Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH saat di konfirmasi wartawan terkait proyek Huntap Tahap III Siosar terkesan buang badan, dan malah meminta wartawan agar menghubungi ajudannya yang merangkap Humas di Pemkab Karo.
Faktor alam menjadi penyebab tidak selesainya Huntap Siosar juga dilontarkan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Karo yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nius Abdi Ginting dan Kepala BPBD Karo Ir. Martin Sitepu yang sebelumnya pernah diperiksa Subdit III/Tipikor Krimsus Poldasu di Hotel Mickey Holiday disebut sebagai orang yang paling bertanggungjawab.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan tim tobapos.co di lokasi proyek Huntap Tahap III Siosar beberapa waktu lalu, kondisi bangunan tampak tidak layak dan dikerjakan asal jadi.
Disekeliling Huntap Siosar tampak ditumbuhi lalang dan semak belukar (foto-video-red)
Listrik sebagian besar belum terpasang berikut meterannya. Paving block juga diduga tidak sesuai standart yang ada di RAB. Bahkan sebagian besar drainase belum seluruhnya dikerjakan.
Penuturan masyarakat Desa Sukanalu, Kecamatan Naman Teran yang meninjau langsung lokasi Huntap Tahap III Siosar mengatakan, mereka tidak akan terima Huntap dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dibangun dengan anggaran ratusan miliar namun hasilnya seperti kandang merpati.
“Kami tidak akan terima Huntap ini, karena kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal dibangun dengan anggaran ratusan miliar, tapi hasilnya mirip kandang merpati,”ujar masyarakat geram.
Bahkan, pada tanggal 30 Maret 2020, masyarakat Desa Sukanalu telah menyurati Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH menanyakan perihal surat permintaan kejelasan relokasi Huntap Tahap III, dengan nomor: 470/067/SKN/2020 yang ditandatangani Kepala Desa Sukanalu S. Sitepu.
Adapun yang menjadi permintaan masyarakat Desa Sukanalu, Kecamatan Naman Teran dalam surat itu meminta kejelasan mengenai,
-Kapan selesai pembangunan Huntap tersebut.
-Kapan kejelasan lahan pertanian dibagikan kepada masyarakat.
-Setelah kami meninjau lokasi Huntap bersama Badan Permusyawaratan Desa Sukanalu dan tokoh masyarakat Desa Sukanalu, kami banyak menemukan bangunan yang asal jadi/amburadul yang tidak layak ditempati.
Berkaitan dengan hal itu, masyarakat meminta keseriusan pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Menanggapi proyek Huntap Tahap III Siosar, Plt juru bicara KPK, Ali Fikri kepada tobapos.co mengatakan, jika mengetahui adanya dugaan tipikor agar melaporkan kepada KPK melalui pengaduan masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari Partai PDIP Sturman Panjaitan, SH meminta agar melaporkannya sesuai prosedur agar diketahui pemerintah.
“Laporkan saja saudaraku sesuai prosedur supaya tahu pemerintah,” tegas Jenderal Bintang Dua (Purn) itu kepada tobapos, Sabtu (7/11/2020). (Sofar Panjaitan)
