tobapos.co – Perguruan tinggi dituntut berdiri di garis depan guna menjaga akal sehat dan menguji gagasan serta memastikan kehidupan demokrasi dan tidak sekadar menjadi pertarungan uang dan kepentingan kelompok.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung saat menjadi narasumber Seminar Nasional Algoritma Bernegara yang digelar Universitas Negeri Medan (Unimed) di gedung Auditorium kampus itu, Jumat (23/10/2026).
Seminar dibuka Rektor Unimed, Prof. Dr. Ir. Baharuddin, ST, M.Pd. Hadir pula Plt. Deputi IV Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, Ketua Senat Unimed Prof. Dr. Martina Restuati, M.Si., para wakil rektor, dekan, dosen, serta ketua panitia seminar Dr. Novita, M.Pd. Diskusi dipandu moderator Dr. Tappil Rambe.
Di hadapan sekitar 1.500 mahasiswa yang mengikuti seminar itu, Rocky menegaskan bahwa kekuatan perguruan tinggi tidak semata-mata terletak pada jumlah mahasiswa, fakultas, atau program studi, tetapi pada kemampuannya membangun tradisi berpikir kritis dan rasional.
Ia menyoroti Unimed yang memiliki sekitar 45 ribu mahasiswa. Jumlah tersebut, menurutnya, bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari 45 ribu perspektif, pemikiran, dan harapan tentang masa depan Indonesia.
“Potensi besar itu akan menjadi kekuatan bangsa apabila kampus mampu merawat kebebasan berpikir dan menghasilkan generasi yang berani menguji setiap gagasan secara rasional,” katanya.
Sebaliknya, potensi tersebut bisa berubah menjadi kekecewaan apabila perguruan tinggi kehilangan daya kritis dan membiarkan kepentingan material mengalahkan nilai-nilai akademik.
Bagi Rocky, salah satu fondasi utama kehidupan akademik adalah critical reasoning atau penalaran kritis. Kemampuan ini mencakup kecakapan menguji pernyataan, menilai argumentasi, memeriksa bukti, serta menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meyakini, selama perguruan tinggi mampu melahirkan manusia dengan kemampuan tersebut, tidak ada alasan untuk kehilangan harapan terhadap masa depan Indonesia. Persoalannya muncul ketika nalar kritis mulai tunduk pada uang, kepentingan politik praktis, dan transaksi yang mengorbankan prinsip.
Dalam paparannya, Rocky mengajak mahasiswa membedakan orientasi kehidupan bernegara dengan logika pasar yang mengutamakan keuntungan material.
Ia mempertentangkan algoritma bernegara, yang berorientasi pada kepentingan bersama dan cita-cita kebangsaan, dengan algoritma pasar yang cenderung menempatkan keuntungan sebagai pertimbangan utama.
Menurut Rocky setiap gagasan, keputusan, dan kebijakan politik harus diuji melalui argumentasi yang masuk akal, bukti yang memadai, serta dampaknya terhadap kepentingan publik.
“Masyarakat tidak boleh menerima suatu gagasan hanya karena disampaikan tokoh berpengaruh, didukung kekuatan modal, atau dikemas melalui kepentingan politik tertentu,” ujarnya.
Bagi Rocky, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tradisi berpikir kritis tetap hidup, terutama ketika Indonesia semakin mendekati siklus pemilihan umum berikutnya.
Ia memperkirakan, dalam sekitar 18 bulan ke depan, pembicaraan politik akan semakin mendominasi ruang publik. Berbagai promosi, manuver, dan aktivitas politik diperkirakan semakin marak seiring persiapan menuju kontestasi elektoral.
Dalam situasi tersebut, kampus tidak boleh sekadar menjadi penonton. Perguruan tinggi harus menjadi ruang untuk menguji gagasan, rekam jejak, dan orientasi para calon pemimpin.
Mahasiswa dan kalangan akademisi perlu memiliki kemampuan membedakan gagasan yang rasional dan berpihak pada masyarakat dari manuver yang semata-mata mengejar kekuasaan.
Demokrasi, menurut pesan yang disampaikan Rocky, tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum.
Demokrasi juga membutuhkan warga negara yang mampu berpikir mandiri, menilai gagasan secara kritis, dan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional.
Rocky juga menyoroti godaan politik praktis yang dapat memengaruhi mahasiswa maupun kalangan akademisi, terutama ketika kepentingan material mulai menggeser idealisme.
Ia menggambarkan kehidupan akademik sebagai pekerjaan yang menuntut proses intelektual panjang.
Dosen harus mengajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan pengetahuan. Namun, kerja intelektual tersebut tidak selalu diikuti imbalan material yang sebanding.
Di sisi lain, politik praktis dapat terlihat menjanjikan keuntungan yang lebih cepat.Kondisi ini berpotensi menjadi persoalan ketika dukungan pemodal atau korporasi kepada kandidat politik berkembang menjadi hubungan transaksional.
Karena itu, Rocky mengingatkan pentingnya menjaga kemandirian berpikir dan integritas dalam kehidupan akademik maupun politik.
Mahasiswa, menurutnya, boleh terlibat dalam politik. Namun, keterlibatan tersebut harus disertai keberanian mempertahankan prinsip dan tidak tunduk pada iming-iming keuntungan material.
Kampus harus tetap menjadi ruang bagi tumbuhnya pemikiran mandiri, bukan sekadar tempat mempersiapkan generasi yang mudah terseret ke dalam mesin politik praktis.
“Algoritma bernegara bukan hanya berkaitan dengan teknologi digital, sistem pemerintahan, atau mekanisme birokrasi,” ucapnya.
Sementara itu, Plt. Deputi IV Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menekankan bahwa kehidupan bernegara yang sehat membutuhkan kebebasan berpikir, kualitas gagasan, kecepatan merespons persoalan, serta keberanian mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Hariqo, masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan kritik tanpa dihantui ketakutan akan kriminalisasi.
Ketika kritik terhadap pemerintah justru diperlakukan sebagai ancaman, kehidupan bernegara berisiko semakin tertutup dan masyarakat kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran.
Namun, kebebasan berpendapat juga harus diiringi kualitas pemikiran. Mahasiswa dan masyarakat perlu membangun argumentasi yang masuk akal serta mampu menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.
Hariqo menggarisbawahi tiga hal penting dalam membangun algoritma bernegara, yakni memperkuat kualitas gagasan masyarakat, meningkatkan kemampuan merespons persoalan secara cepat dan tepat, serta menumbuhkan keberanian mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka.
Ia juga mengingatkan mahasiswa agar lebih bijak menggunakan teknologi digital, terutama media sosial.
Kebiasaan menghabiskan waktu dengan menggulir layar telepon genggam dan mengonsumsi informasi tanpa tujuan yang jelas dapat mengurangi kesempatan untuk berkonsentrasi dan mengembangkan pemikiran secara mendalam.
Dalam paparannya, Hariqo menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pentingnya pengawasan untuk mendeteksi potensi penyimpangan.
“Jika terjadi korupsi dalam pelaksanaan program publik, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengawasan,” tegasnya.
Hariqo mengingatkan, algoritma bernegara yang sehat tidak hanya bergantung pada sistem pemerintahan, tetapi juga pada kualitas berpikir masyarakat, keterbukaan terhadap kritik, kecepatan merespons persoalan, dan keberanian mengawasi kekuasaan.
Rektor Unimed Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd., saat membuka seminar menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan gagasan dan pemikiran kritis untuk menjawab persoalan bangsa.
Ia juga menegaskan, kampus harus menjadi ruang intelektual yang terbuka, tempat beragam perspektif dipertemukan, gagasan diuji, dan penelitian dikembangkan secara rasional serta bertanggung jawab.
Pada kesempatan itu Baharuddin mengapresiasi partisipasi perwakilan perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara yang dinilai mencerminkan pentingnya kolaborasi antarkampus dalam memperkuat ruang diskusi intelektual.
Menurutnya, perguruan tinggi harus terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui gagasan yang relevan, keberanian menyampaikan pemikiran kritis, dan kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (donal)
