tobapos.co — Gejolak demonstrasi di Prancis yang dipicu tingginya biaya hidup menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia agar segera mengevaluasi kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan sebelum keresahan masyarakat semakin meluas.
Habib Kurniawan, Ketua Umum PK IMM FISIP UMSU, menilai bahwa tekanan ekonomi, kesejahteraan buruh, lapangan pekerjaan, kualitas pelayanan publik, serta persoalan transparansi pemerintahan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pemerintah jangan menunggu sampai keresahan rakyat semakin meluas baru mengambil tindakan. Ketika biaya hidup semakin membebani masyarakat dan kepercayaan publik terus diuji, pemerintah harus bergerak cepat melalui kebijakan nyata, bukan sekadar janji,” tegas Habib.
Ia menekankan bahwa buruh, mahasiswa, dan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik secara damai. Aspirasi tersebut harus dijadikan bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh menunggu hingga ketegangan sosial membesar seperti yang terjadi di Prancis. Evaluasi anggaran negara, pemberantasan korupsi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan rakyat harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus berani berbenah sebelum persoalan semakin besar. Stabilitas negara tidak cukup dijaga dengan penegakan hukum, tetapi juga melalui keadilan, kesejahteraan, dan kebijakan yang benar-benar dirasakan rakyat,” lanjutnya.
Sebagai Ketua Umum PK IMM FISIP UMSU, Habib menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan membaca dinamika politik nasional secara kritis.
“Kita harus terus membaca pergerakan politik yang sedang berjalan, mengawasi arah kebijakan pemerintah, dan menjaga agar demokrasi tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat.
Jangan biarkan persoalan bangsa berlalu tanpa evaluasi. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi pertiwi yang kita cintai ini,” tutup Habib Kurniawan.
Ia berharap pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran dari situasi di Prancis dengan mengedepankan langkah antisipatif, dialog terbuka, dan perbaikan kebijakan yang terukur. Sebab, menjaga stabilitas nasional bukan hanya tentang mencegah konflik, melainkan juga memastikan masyarakat memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan terhadap institusi negara.(H2)
