tobapos.co – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta kepada semua pihak berwenang agar terus melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku spekulan.
Hal ini disampaikan oleh Edy Rahmayadi menjawab konfirmasi wartawan tentang penggrebekan yang dilakukan oleh Tim Satgas Pangan Sumut di gudang PT Yargo Anugerah Nusantara atau PT Yargo Jawara Retail atas dugaan penimbunan minyak goreg subsidi merk “Minyakita” selaku distributor berlokasi di Jalan Brigjen Zain Hamid, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumut, belum lama ini.
.
“Tolonglah Wartawan jangan selidiki saya saja terus. Tetapi spekulan-spekelun itu harus kalian selidiki dan jangan kalian main mata pula,” ungkap Edy menjawab awak media seusai acara pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan. Senin ( (20/2/2023).
Edy Rahmayadi menyampaikan, bahwa kondisi tersebut kebiasaan-kebiasaan bila sudah mendekati hari-hari besar keagamaan seperti; Hari Natal, Tahun Baru dan Bulan Puasa.
“Pasti ada itu spekulan-spekulan yang tempo hari, barangkali terkait kajiannya, sidiknya tak tepat sehingga masih nafsu dia, dan mungkin juga sakit hati.” tutur Edy lagi.
Gubernur lanjut mengatakan, sangat mengetahui kalau hari besar keagamaan tuntutan akan lebih banyak. Oleh karenanya, masyarakat juga hendaknya mengatur pola belanjanya dengan membeli berbagai kebutuhan tersebut sesuai dengan kebutuhan saja, dan jangan juga masyarakat sekali belanja yang banyak sehingga membuat kepanikan.
“Sesuai aturan, dimana 20 persennya minyak makan ini harus ditinggal di tempat dan 80 persen di ekspor. ” 20 persen itu mencapai 1.829.000 ton. Cukup itu untuk Sumatera Utara ini, asal ngak macam-macam, itu pun sudah dihitung begitu lahir bayi sudah minum minyak dia, jadi kalau tak cukup berarti ada macam-macam atau something wrong,” tegaskan Gubernur Edy Rahmayadi.
Sebagaimana diketahui Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sumatera Utara (Sumut) menemukan 75 ton minyak goreng subsidi pemerintah tersebut diduga sengaja tidak diedarkan atau ditimbun, padahal diproduksi sejak November 2022, namun hingga Februari 2023 belum diedarkan kepada masyarakat.
Temuan 75 ton atau 7.000 kardus minyak goreng tersebut ditemukan Tim Satgas Pangan yang terdiri dari Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Bank Indonesia Perwakilan Sumut, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Naslindo Sirait mengatakan, temuan tersebut memperkuat dugaan langkanya minyak goreng di Sumut akibat perilaku perusahaan dimaksud. Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah tersebut menyebabkan naiknya inflasi.
“Situasi Februari, kita inflasi akibat minyak goreng, itu baru satu produsen atau distributor, kebutuhan minyak goreng kita 13 ribu ton,” kata Naslindo, saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Senin (13/2/2023).
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumut melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) akan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (MM)
