tobapos.co – Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dugaan korupsi pengadaan WiFi gratis untuk warga Jakarta yang dibayar dari APBD DKI Jakarta.
Sebab, sekitar September 2021 lalu, kelompok mahasiswa sudah melaporkan dugaan korupsi pengadaan WiFi gratis senilai Rp15,46 miliar dari APBD DKI dan Rp247 miliar dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Pengadaan WiFi gratis ini sarat dugaan korupsi. Apalagi tujuannya untuk membantu warga Jakarta yang terimbas Covid-19. Seharusnya dugaan kasus yang sudah dilaporkan mahasiswa ini, segera diusut KPK,” kata Amir Hamzah, Rabu (09/02/2022).
Dikatakan Amir Hamzah, adalah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) DKI Jakarta sebagai dinas yang mengerjakan WiFi gratis ini. Dan sudah sering dibahas di Komisi A DPRD DKI Jakarta.
‘Pengadaan WiFi gratis ini merupakan niat baik Pemprov DKI Jakarta untuk membantu warga yang terhempas akibat pandemi Covid-19. Namun kenyataanya, jumlah titik WiFi gratis yang dimaksud tidak sebanyak yang dianggarkan,” papar Amir.
Seperti diketahui, dalam era kekinian saat ini, Jakarta tak lepas dari kebutuhan internet. Untuk itu, mengakses informasi hingga belajar pun harus menggunakan internet. Terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19, segala sesuatunya tidak dilakukan langsung, termasuk belajar, menggunakan internet.
Masih kata Amir Hamzah, paling tidak program tersebut telah dua tahun anggaran dilaksanakan Diskominfo DKI Jakarta. Namun dalam pelaksanaan pembangunan titik WiFi gratis tersebut memunculkan dugaan korupsi.
“Masih ada beberapa dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang sudah dilaporkan. Namun belum ditangani oleh KPK. Salah satunya adalah masalah pemasangan WiFi gratis dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), guna merespons Covid -19,” tandas Amir Hamzah.
Ditambahkan, ada kelompok mahasiswa yang pada bulan September 2021 telah melaporkan dugaaan penyimpangan atas penggunaan dana APBD DKI Jakarta sebesar R15,46 miliar di Diskominfo DKI.
Selain itu, pada April 2021, ada salah satu LSM yang juga mempermasalahkan penggunaan dana Rp247 miliar yang berasal dari dana PEN untuk pembangunan wifi gratis ini.
Terhadap dugaan korupsi pengadaan WiFi gratis ini, Diskominfo DKI Jakarta memberi penjelasan bahwa pada tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta telah memasang 1.200 titik WiFi gratis. Sementara pada tahun 2021 akan dipasang 2.300 titik lagi.
“Dengan demikian berarti sampai dengan akhir 2021 Pemprov DKI Jakarta telah memasang sekitar 3.500 titik WiFi gratis. Apa yang dijelaskan Diskominfo ini patut dipertanyakan keabsahannya,” sebut Amir.
Mengingat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menjelaskan bahwa di Jakarta termasuk Kepulauan Seribu sudah terpasang 9.000 titik WiFi gratis.
“Perbedaan angka yang dramatis inilah atau 5.500 titik ini, telah menimbulkan tanda tanya. Dan sepatutnya harus digunakan sebagai bahan oleh KPK untuk menyelidiki masalah tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan yang disampaikan para mahasiswa. Demikian pula hal semacam ini harus menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta, khususnya Komisi A untuk mempertajam fungsi yang diembannya,” imbuh Amir. (TP 2)
… harusnya ada atensi dari pihak yudikatif tentang buku cerita wifi gratis, min.