tobapos.co – Emak-emak (kaum ibu) mendatangi kantor Kepala Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (1/9/2022).
Mereka berunjuk rasa meminta Kepala Desa agar segera mencopot Kepala Dusun yang diduga sudah melakukan Pungli atas Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Desa.
“Kadesnya diam saja, kami nilai Kades menutupi kejahatan Kadus yang lakukan Pungli. Padahal sudah tertangkap basah si Kadus mengutip uang BLT,” kata seorang Ibu paruh baya.
Kekesalan warga itu dilamapiaskan dengan membentang poster, meminta Kepala Desa Danau Sijabut tidak melindungi Kadusnya yang dinilai nakal.
Warga juga merangkan sudah dua kali pendistribusian BLT sepanjang tahun 2022, Kepala Dusun meminta biaya ke warga penerima yang diduga sebagai imbal jasa karena namanya direkomendasikan sebagai penerima bantuan.
“Dia yang mendatangi satu – satu warga yang habis menerima itu. Ada yang dikutip 40 ribu sampai 200 ribu rupiah,” ujar warga.
Uniknya dalam aksi tersebut teriakan terdengar ‘jangan jadikan kerajaan Sambo di desa ini’, Si Sambo aja Jenderal bisa dipecat karena buat kesalahan kenapa Kadus gak dipecat yang melakukan pungutan liar.” sebut warga lagi.
Salah satu tokoh pemuda desa tersebut, Lukman Sitorus menjelaskan, upaya warga di Dusun V yang meminta Kepala Dusun mereka mundur atau dipecat sebenarnya sudah disampaikan beberapa kali ke pihak pemerintah desa hingga meminta bantuan ke Komisi A, di DPRD Asahan. Namun yang bersangkutan tetap tak mau mundur dari jabatannya.
“Bahkan ada dua ratusan lebih warga di Dusun V bikin pernyataan menandatangani supaya dia mundur tapi enggak ditanggapi Kades juga,” kata dia.
Kepala Desa Danau Sijabut, Tarimo yang menerima aksi unjuk rasa warganya itu mengaku menampung aspirasi masyarakatnya.
“Kalau pemberhentian itu kan pakai prosedur, ada tahapannya dan peringatan sudah kita sampaikan ke dia. Intinya permintaan masyarakat sudah kita tampung,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak pemerintah desa Danau Sijabut masih melakukan perundingan bersama beberapa warga terkait kebijakan apa yang akan diberikan.(do)
