tobapos.co – Keputusan Gubernur Anies Baswedan yang kembali memberlakukan ganjil-genap pada masa PSBB Transisi di DKI Jakarta dalam rangka membatasi pergerakan masyarakat dan pekerja menuai kritik fraksi pendukungnya di DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, kebijakan ini dinilai kurang efektif karena hanya membatasi jumlah kendaraan pribadi dalam waktu tertentu dan tidak membatasi jumlah kendaraan umum yang justru memiliki resiko penularan Covid-19 yang sangat tinggi.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani (foto) setelah 5 hari pemberlakuan kembali ganjil-genap kendaraan di DKI Jakarta, Jumat (07/08/2020).
Achmad Yani menambahkan, hingga saat ini jumlah kasus penularan di perkantoran dan kendaraan umum menjadi yang tertinggi namun hingga sekarang masih belum ada kebijakan baru yang dinilai efektif dalam menekan jumlah kasus penularan di tempat-tempat tersebut.
“Yang dibatasi kan hanya kendaraan pribadi dengan ganjil-genap. Padahal resiko yang tinggi itu ada di kendaraan umum,” kata pria yang duduk di Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.
Menurut Yani, ini jadi kurang efektif dan malah bisa meningkatkan resiko karena masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi untuk menghindari interaksi justru akan beralih ke kendaraan umum.
“Ini justru yang resikonya lebih tinggi,” jelas politisi PKS tersebut.
Disamping itu, kata Yani, pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan di perkantoran juga dinilai masih belum optimal.
Kondisi ini dikarenakan jumlah aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta tidak berimbang dengan jumlah perkantoran yang ada di Jakarta. “Pengawasan jadi lemah, ini harus menjadi perhatian,” tegas Yani. (TP 2)
