tobapos.co – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang akrab disapa Pras melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pulau Panjang. Dalam inspeksinya, ia mendapati sebuah helipad ilegal di tempat tersebut.
Dari pantauan di lokasi, Pras dan rombongan tiba di Pulau Panjang pukul 11.17WIB. Nampak Pras bersama rombongan mengecek beberapa lokasi disana.
Saat melakukan pengecekan, dirinya mendapati ada sebuah helipad ilegal. Padahal, tak jauh dari tempat itu, tertulis jelas di papan bahwa Pulau Panjang tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau kita tidak datang kesini, mana kita tahu disini ada helipad. Kok ada helipad tapi gak lapor ke kita. Ini helipad siluman namanya,” kata Pras saat sidak di Pulau Panjang, Kamis (30/06/2022).
Dirinya mengaku bingung perihal asal-usul adanya helipad di tempat tersebut.
“Kalau kita gak kesini mana tahu ada helipad disini. Dan ini tidak melaporkan secara transparan bahwa di dalam itu ada landasan. Sekarang pertanyaannya, duit nya lari kemana?. Oknum nya siapa?. Nanti kita cari,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwasanya boleh saja berinvestasi, namun harus ada aturan yang harus dipegang.
“Jangan kayak begini, rapihin, tiba-tiba dia buat helipad,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, tujuannya melakukan Sidak ke Pulau Panjang hari ini untuk melihat perkembangan pulau tersebut pasca audit BPK RI beberapa tahun lalu terkait korupsi bandar udara di sana.
“Kita disini mau melihat bagaimana audit BPK RI itu. Ini kan selalu bermasalah dengan aset. Kalau ini aset sudah mulai gak dibenerin, sampai kapanpun, akan menjadi temuan. Sebaik apapun anggaran, tapi kalau temuannya selalu ada, kan harus dibereskan. Iya (Pulau Panjang) status quo tahun 2010m Temuan BPK RI nilainya hampir Rp80 miliar kerugian negara,” kata dia.
“Kedatangan saya kesini, saya juga menyidak sebelum tahun anggaran perubahan ini berjalan. Supaya anggarannya Kepulauan Seribu apa sih yang diminta, biar kita semua tahu,” tegas politisi PDI Pejuangan ini.
Ia mengatakan, Pemprov DKI tidak akan menghambat investasi yang dilakukan di sana. Asal, prosesnya dilakukan secara transparan.
“Kita gak akan menghambat investasi di Kepulauan Seribu, tapi harus yang transparan. Kalau disini sama-sama diperhatikan, oknum ini sistemnya harus dirubah,” terang dia. (TP 2)
