SMKN 8 Medan Bantah Adanya Kebijakan Sumbangan Uang Sekolah Dirapel 3 Bulan Bagi Siswa PKL

Headline Korupsi

tobapos.co – Kepala Sekolah SMKN 8 Medan Wilma Handayani didampingi beberapa jajarannya, terdiri dari Waka Hubin Roslilayanti Harahap, Sunarti yang menangani sumbangan sekolah, Husna Rahmi Bendahara BOS, membantah adanya kebijakan dari pihak sekolah negeri tersebut atas uang sumbangan pendidikan yang dirapel sekaligus 3 bulan bagi siswa-siswi yang akan menjalani PKL (Praktek Kerja Lapangan).

“Tidak ada peraturan seperti itu, tidak ada permintaan SPP 3 bulan, coba dipanggil yang menyampaikan, supaya tidak ada informasi yang keluar seperti itu, dan kalau ada pihak kami yang meminta seperti itu, biar kami tegur, karena anak yang PKL di bulan Juli awal sudah berangkat PKL, jadi kapan kami meminta. Lagipula sekarang tidak ada lagi SPP tapi berupa sumbangan yang diberikan oleh orang tua/wali siswa dengan sukarela, tidak mengikat, tidak berjangka waktu dan tidak akan mengurangi pelayanan dalam bentuk apapun kepada siswa apabila tidak memberikannya, hal tersebut sudah sejalan dengan arah dari Bapak Gubernur Sumut melalui Kepala Dinas Pendidikan Sumut,” kata Wilma, Jumat 18 September 2026, selesai melaksanakan kegiatan Maulid di sekolah tersebut.

Disambung konfirmasi soal Anggaran dana BOS SMKN 8 medan Tahun 2025, Tahap I sebesar Rp 1.563.985.000. Jumlah Siswa Penerima 1919. Tanggal Pencairan 22 Januari 2025, pada item administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp 730.861.500.

Baca Juga :  Usut Laporan Dugaan Korupsi Kepsek SMAN 1 Pancur Batu

Kemudian jumlah dana BOS yang diterima sekolah SMKN 8 Medan Tahap ke II sebesar Rp 1.532.079.893, yang sedang disalurkan,  tanggal Pencairan 17 September 2025. Dimana Rincian Penggunaan yang layak dipertanyakan seperti: – pengembangan perpustakaan Rp 505.422.440, – administrasi kegiatan sekolah

Rp 636.595.790.,

Wilma Handayani menjawab, ” Dalam pembuatan anggaran yang menggunakan dana BOSP tidak bisa sembarangan atau suka-suka, tapi ada hal mendasar yang wajib dipatuhi dalam pembuatannya yaitu (1) Juknis BOPS yang berlaku (2) Raport Pendidikan Sekolah yang diperoleh setiap tahunnya, disitu direkomendasikan program-program apa saja yang bisa dibuat sekolah sesuai dengan analisisnya (3) Analisis SWOT yang dilakukan sekolah sebangai bentuk refleksi, evaluasi dan penentuan program ke depan supaya lebih baik lagi dan bisa mengoptimalkan segala bentuk pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, dimana pembuatannya melibatkan banyak pihak diantaranya kepala sekolah, manajemen sekolah, guru-guru, siswa, orang tua bahkan industri sebagai partner SMK. 

Masing-masing dianggarkan dan diperuntukan sesuai dengan juknis yang berlaku, pembelanjaan bisa berupa belanja modal, belanja jasa dan lain-lainnya. Ini saya perlihatkan peruntukannya, yaa Bang. Sampai ada grafiknya yang memang terukur dan terus dipantau oleh Tim BOS Dinas baik sebelum, ketika dan sesudah penganggaran supaya sekolah tertib dan tidak melakukan kesalahan,”

Baca Juga :  Rico Waas Dukung Peringatan Hari Anak di CFD, Ingatkan Pentingnya Ruang Bermain yang Aman

“Dan pembelian buku juga bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari guru dan siswa yang sebagai penggunan buku-buku tersebut baik buku kejuruan, buku paket, atau buku-buku literasi. Pembelanjaan banyak tentunya karena jumlah siswa kami juga banyak, dan tetap kami patuh pada juknis serta arahan dan bimbingan dari Dinas,” jelasnya.

Terkait anggaran kegiatan pelaksanaan administrasi?, “Jadi, yang anggaran untuk administrasi itu bukan hanya pelaksanaan surat menyurat, jadi itu untuk administrasi pembelajaran ekstrakurikuler, assesmen, penelitian -penelitian, kemudian pengembangan guru, evaluasi siswa, itu masuk kesitu, banyak itemnya, buka hanya administrasi surat menyurat,” jelas Wilma Handayani sekaligus menutup konfirmasi wartawan. 

Menambahkan, “Terima kasih kepada media yang mau bekerjasama/berkolaborasi membuat pemberitaan dengan konten yang akurat, pada intinya sekolah akan menjadi mitra bagi media untuk sama-sama mengawal pendidikan di Sumut menjadi lebih baik setiap harinya, sesuai dengan harapan dari Bapak Gubernur,” tutup Wilma.(Tom)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *