tobapos.co – Pemprov DKI Jakarta mengakui jika pelaksanaan program normalisasi sungai di ibu kota tersendat karena persoalan sengketa tanah dalam pembebasan lahan. Padahal normalisasi ini penting untuk mengatasi banjir Jakarta.
“Terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya juga mafia-mafia tanah,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (09/03/2021).
Menurut Riza, persoalan mafia tanah ini menjadi pekerjaan rumah (PR) terberat Pemerintah DKI. Sebab masalah ini terjadi bukan hanya dalam pembelian program Rumah DP 0 Rupiah saja yang kini tersangdung korupsi di KPK.
“Emang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah,” papar dia.
Maka dari itu, kata dia, perlunya kerjasama yang baik antar Pemprov DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polri untuk dapat memberantas mafia tanah.
“Dan memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik,” tuturnya.
Lantas, politisi senior Gerindra ini pun setuju dengan aturan Presiden Jokowi yang memerintahkan Kapolri, Sigit Sulistyo untuk menuntaskan persoalan ini. Sebab masalah mafia tanah ini tidak hanya ada di DKI tapi juga di seluruh Indonesia.
“Yang disampaikan pak Jokowi bahwa memerintahkan ke Kapolri pak Sigit untuk memberantas mafia tanah,” tutupnya. (TP 2)
